Jakarta (20/09) — Pemerintah hingga kini belum berhasil mengendalikan harga beras yang melambung tinggi, Rabu, 20 September 2023.
Di tengah harga beras di pasar yang belum terkendali itu anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemukan dugaan persaingan tidak sehat yang dilakukan swasta.
Anggota Komisi IV Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai perusahaan swasta yang melakukan kecurangan dengan memiliki stok beras dalam negeri dengan harga yang jauh di atas harga pasar.
“Dia pegang stok dalam negeri dengan harga yang jauh di atas harga HPP harga penggilingan. Harus kita waspadai, dan kita kaji,” kata Andi.
Andi mengingatkan bahwa pemerintah harus memiliki stok beras yang lebih banyak dari swasta. Jika stok beras dikuasai swasta, tentu akan sangat berbahaya karena harga akan ditentukan swasta.
“Jangan sampai negara kalah oleh swasta. Lebih bahaya kalau negara tidak punya stok, yang punya swasta. Harganya ditentukan swasta. Konsumen akan dirugikan,” ujar Andi.
Ia juga mengingatkan kepada pemerintah agar melakukan pengawasan secara ketat dan membuat regulasi agar tidak ada korporasi yang melakukan monopoli.
“Jangan sampai ada korporasi yang membeli harga beras jauh dari harga pasar, sehingga menyebabkan gabah kita terkumpul di satu korporasi. Ini menyebabkan persaingan tidak sehat. Yang lebih ditakutkan adalah monopoli,” tegas Andi.
Menurut Andi, jika swasta menguasai stok beras, maka akan menentukan harga beras di pasar. Padahal, semestinya Bulog memiliki kekuatan utama untuk mempengaruhi harga beras di pasar.
“Pembentuk harga ya mereka yang pegang barang ini kan. Ini menyebabkan siapa yang kuat dia yang pegang harga. Bahaya. Sementara kita punya Bulog. Harusnya Bulog ini diperkuat dengan penguasaan stock terutama pengadaan dalam negeri,” jelas Andi.
Andi menilai pemerintah belum serius dalam mengendalikan harga beras di pasar. Bahkan, ia menilai pemerintah belum melakukan upaya yang mengarah pada menurunnya harga beras di pasar.
“Kita belum melihat tindakan pemerintah ke arah situ. Bahkan, kami sudah sampaikan dalam rapat komisi tentang masalah ini. Ini harus dikaji dampaknya bagi penggilingan bagaimana, dampaknya bagi konsumen bagaimana,” tambah Andi.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan pada Bulog. Andi mengusulkan agar Bulog dikembalikan sebagai lembaga non kementerian. Hal ini bertujuan agar fungsi Bulog dapat lebih optimal dalam menjaga stok dan mengendalikan harga beras.
“Misalnya tidak menjadi BUMN lagi, mungkin menjadi seperti dulu lembaga non kementerian yang berfungsi menjaga stok dan pengendalian harga,” tutur Andi.