Jakarta (01/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Barat II (Kab Bandung – Kab Bandung), Diah Nurwitasari mempertanyakan pelaksanaan pengelolaan Dana Abadi pendidikan yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pada Rabu (30/08/2023) lalu, Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BRIN, BIG dan BAPETEN di Ruang Komisi VII, Senayan, Jakarta.

Pada RDP tersebut Komisi VII meminta Pemerintah dalam hal ini BRIN, BIG & BAPETEN menyampaikan laporan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022.

Dalam Kesempatan tersebut, Politisi Perempuan PKS, Diah Nurwitasari menyampaikan beberapa catatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022, serta hal-hal yang dianggap memiliki masalah dalam pelaksanaannya.

Ia mengawali dengan penegasan kepada BRIN tentang kelengkapan bahan paparan untuk Komisi VII, yang dianggap tidak mampu memberikan gambaran utuh tentang kondisi yang terjadi.

“Saya juga ingin mendapatkan laporan yang lebih jauh Pak, kami ingin mendapatkan gambaran masalahnya di mana, dan apakah ada pengaruhnya terhadap pelaksanaan anggaran di tahun ini”, Ujar Diah Nurwitasari.

Diah memberikan pertanyaan kepada BRIN mengenai perkembangan dan laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Abadi yang terdapat pada BRIN. Diah menegaskan pentingnya Pemerintah dalam hal ini BRIN memberikan transparansi dalam pengelolaan Dana Abadi penelitian.

“Saya sepakat bahwa kita perlu menaikkan anggaran penelitian, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kami belum mendapatkan secara transparan bagaimana dana pengelolaan abadi penelitian itu dilakukan”, tegas Diah.

Diah melanjutkan kritik mengenai pengelolaan Dana Abadi Pendidikan oleh BRIN, yang dilihat tidak pernah memberikan laporan progress maupun hasil yang sudah dilakukan.

“Kami disini melihat bahwa tidak ada progres atau hasil hasil yang sudah dilakukan dan diikuti dengan bentuk outputnya seperti apa. Saya minta laporan terkait pengelolaan Dana Abadi Penelitiaan di tahun 2022!”, tegas Politisi PKS tersebut.

Diah menyampaikan kondisi yang terjadi, dimana uang yang terlihat besar sebagai Dana Abadi Penelitiaan ternyata seakan tidak memberikan banyak kemudahan kepada periset Indonesia.

“Kami berdiskusi dengan banyak peneliti mereka selalu mengeluh tentang kurangnya dana penelitian. Saya melihat ini bukan semata-mata para peneliti kita tidak memiliki kemampuan Tetapi bagaimana pengelolaan manajemen penelitian ini ”, ujar Politisi lulusan Jerman tersebut.

Dalam penghujung pandangannya, Politisi PKS asal Jawa Barat itu juga meminta kepada BRIN untuk senantiasa memberikan kejelasan pada setiap perjalanan dan pengembangan riset yang sedang dilakukan. Seperti contoh yakni penelitian terhadap pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia.