Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Anis Byarwati : Pentingnya Tingkatkan Literasi Keuangan bagi UMKM

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (14/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati memberikan sambutan pada kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan dengan tema Urgensi Literasi dan Inklusi Keuangan yang dihadiri oleh 120 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se-Jakarta Timur, Sabtu, (12/08/2023).

Dalam kegiatan penyuluhan ini, Anis memaparkan hasil survei yang berkaitan dengan indeks literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan.

“Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan [SNLIK] 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen,” ungkapnya.

Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini, imbuh Anis mencapai 85,10 persen, meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen.

“Hal tersebut menunjukkan gap yang cukup besar antara tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan, baik di tahun 2019 maupun di tahun 2022,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menekankan lemahnya pengetahuan tentang lembaga keuangan membuat masyarakat terjebak dalam pinjaman online.

“Minimnya literasi inilah yang banyak mengakibatkan masyarakat terjerat kasus pinjaman online (pinjol). Maka penyuluhan dengan menghadirkan narasumber yang expert di bidangnya menjadi penting, agar dapat memberikan penjelasan secara gamblang dan masyarakat bisa memahami dengan lebih baik,” tandasnya.

Diakhir sambutannya, Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta 1 Jakarta Timur ini menekankan urgensi peningkatan kualitas Literasi Keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan, tabungan dan investasi yang langsung berkenaan dengan masyarakat.

“Hal tersebut akan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan yang benar melalui lembaga legal, sehingga masyarakat terhindar dari akses keuangan illegal,” tandasnya.