Jakarta (11/07) — Parlemen menyatakan, keberhasilan pemerintah membawa Indonesia kembali masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas alias upper-middle income countries, pantas mendapat diberikan apresiasi.

Hal itu sesuai dengan keputusan Bank Dunia yang dikeluarkan pada awal Juli. Bank Dunia yang menyebut Indonesia masuk sebagai negara berpenghasilan menengah atas karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi mencapai 5,3 persen pada 2022 dengan pendapatan per kapita sebesar 4.580 dolar AS, naik dari tahun 2021 yang sebesar 4.140 dolar AS.

Untuk menuju negara berpenghasilan tinggi, Pemerintah harus terus bekerja keras memacu pertumbuhan ekonomi.

“Semoga ini menjadi kabar baik dan akan terus meningkat baik kedepannya. Apalagi setelah kita melewati masa sulit pemulihan setelah pandemi Covid-19,” kata Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati, kepada RM.id, Jumat (8/7).

Ia menjelaskan, beberapa catatan supaya tidak pemerintah tidak terlena dengan masuknya kita ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas.

Pendapatan per kapita Indonesia 4.580 dolar AS pada 2022 masih rendah, jika dilihat interval pendapatan menengah ke atas/upper middle income yaitu 4.466-13.845 dolar AS.

“Angka tersebut belum mencerminkan kondisi real di masyarakat karena hanya dihitung dari total output terhadap jumlah penduduk,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia belum punya pondasi besar untuk bisa memacu kenaikan Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia.

Karena ekonomi sektoral terpuruk, khususnya sektor industri manufaktur dan pertanian yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Dalam pandangan, pemerintah memang harus memiliki cita-cita besar menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum 2045.

Untuk sampai ke tujuan ini, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen per tahun.

“Sampai saat ini, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya bergerak di 5 persen. Sulit untuk menjadi negara maju jika tidak memiliki kapasitas ekonomi yang berkualitas,” tutupnya.