Jakarta (16/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengkritik keras program pemerintah yang memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik pribadi. Menurutnya, kebijakan ini tidak tepat sasaran.

“Subsidi adalah alat atau instrumen yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang tertinggal dalam laju pembangunan. Mereka ini lah yang patut diberi pertolongan dengan subsidi, khususnya untuk meningkatkan daya beli dan memenuhi prinsip keadilan di tengah masyarakat”, ungkap Anggota DPR dari Dapil Banten III tersebut.

Oleh sebab itu, menurut pria yang akrab disapa Pak Mul ini, subsidi mobil listrik justru menyalahi filosofi dari hadirnya instrumen subsidi.

“Filosofi subsidi adalah diperuntukkan bagi mereka yang lemah, mereka yang tidak mampu, mereka yang membutuhkan. Jika subsidi diberikan kepada orang yang relatif mampu untuk memberi motor listrik, apalagi mobil listrik, yang termasuk barang mewah, jelas ini sangat melukai rasa keadilan”, tegas Mulyanto.

Mulyanto pun menyindir kebijakan subsidi kendaraan listrik pribadi yang disinyalir merupakan bagian dari konflik kepentingan dengan sejumlah pejabat di lingkaran pemerintahan.

“Kita tahu bersama, ada sejumlah pejabat tinggi negara dan kerabatnya yang memiliki bisnis di sektor kendaraan listrik. Ada pula yang menjadi ketua asosiasi. Mereka itu gencar sekali mendorong adanya subsidi motor dan mobil listrik di Indonesia. Saya pikir, lebih baik kebijakan ini dibatalkan karena banyak hal yang rasanya tak transparan”, ucapnya.

Terakhir, ia meminta pemerintah untuk menggunakan APBN dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi lebih banyak masyarakat, bukan dengan menyalurkan subsidi kepada pihak yang dinilai tak berhak.

“APBN ini sumber daya yang sangat langka, terbatas. Oleh sebab itu, setiap sen yang dikeluarkan dari APBN harus memiliki nilai manfaat yang besar bagi masyarakat. Program subsidi kendaraan listrik pribadi jelas tak memenuhi indikator tersebut, justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu”, pungkasnya.