Jakarta (13/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Pemerintah untuk tidak memberikan subsidi pada pembelian kendaraan listrik.

Hal tersebut disampaikan Mulyanto dalam interupsi di rapat paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta Selasa (13/06).

“Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Yang pertama adalah kami meminta Pemerintah untuk tidak memberikan subsidi pada kendaraan listrik,” ungkap Mulyanto.

Kendaraan listrik ini, lanjut Mulyanto, merupakan barang mewah pribadi dimana subsidi akan bisa melukai rasa keadilan masyarakat, karena ditujukan pada yang mampu.

“APBN yang langka dan terbatas ini harusnya diarahkan kepada masyarakat yang tidak mampu, khususnya diprioritaskan untuk subsidi pupuk, subsidi energi, subsidi tarif KRL dan sebagainya,” tegas Anggota Komisi VII ini.

Yang kedua, imbuh Mulyanto, pihaknya meminta Pemerintah untuk tertib pada pengalokasian anggaran.

“Jangan sampai ujuk-ujuk ada tambahan anggaran subsidi kendaraan listrik untuk tahun 2023, tanpa ada pembahasan dengan komisi terkait. Ini tentu tidak transparan dan menyalahi fungsi anggaran DPR,” tutup Mulyanto.