Masifnya pembangunan infrastruktur jalan tol pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum berhasil menekan biaya logistik, karena masih banyak kondisi jalan non-tol yang rusak di daerah.

Kerusakan jalan di daerah menyebabkan biaya logistik dan biaya produksi meningkat. Padahal, biaya logistik sangat berdampak pada daya saing, baik pengusaha maupun perekonomian negara secara keseluruhan.

Logistic Performance Index (LPI) Indonesia anjlok 17 peringkat dari peringkat 46 (2018) menjadi 63 (2023) dengan penurunan skor dari 3,15 menjadi 3,0.

Pembangunan Jalan di Era SBY (2004-2014)
– Total jalan yang dibangun: 144.825 kilometer
A. Jalan Nasional (bertambah 11.804 km)
2004: 34.628 kilometer
2014: 46.432 kilometer
B. Jalan Provinsi (bertambah 13.403 km)
2004: 40.125 km
2013: 53.528 km
C. Jalan Kabupaten/Kota (bertambah 119.618 km)
2004: 298.175 km
2014: 417.793 km.
D. Pembangunan Jalan Tol (2004-2014): 189,2 kilometer

Pembangunan Jalan di Era Jokowi (2014-2020)
– Total jalan yang dibangun: 30.613 kilometer
2014: 517.713 kilometer
2020: 548.366 kilometer
Persentase: +5,91 persen
A. Jalan Nasional (bertambah hanya 1.385 km)
2014: 46.432 km
2022: 47.817 km
B. Jalan Provinsi (bertambah hanya 1.317 km)
2014: 53.528 km
2020: 54.845 km
C. Jalan Kabupaten/Kota (bertambah hanya 28.794 km)
2014: 446.497 km
2020: 417.793 km
D. Pembangunan Jalan Tol (2014-2020): 1.762,3 km

“Jokowi hanya banyak membangun jalan tol yang berbayar. Sementara itu, pembangunan jalan nasional yang tidak berbayar justru jauh lebih sedikit.”
H. Suryadi Jaya Purnama, S.T. (Anggota Komisi V DPR RI FPKS)