Jakarta (06/06) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mendorong agar Polri dapat menanggulangi eskalasi tindak pidana perdagangan orang.

Pernyataan tersebut disampaikan legislator PKS itu dalam Rapat Kerja antara Komisi III dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia membahas Rencana Kerja dan Anggaran Polri Tahun 2024.

Dorongan tersebut dikemukakan Adang Daradjatun setelah mencermati tren eskalasi kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dalam beberapa tahun terakhir dimana sebagian besar korbannya adalah masyarakat kelompok rentan (vulnerable group).

“Kita sangat prihatin dengan tren kasus TPPO dewasa ini. Sepanjang tahun 2017-2022 tercatat ada 2.356 korban perdagangan orang dimana sebagian besar korbannya merupakan kelompok rentan seperti Wanita (46,14%) dan anak-anak (50,97%)”.

Dalam menghadapi situasi tersebut Komjen Pol. (purn) Adang Daradjatun menyarankan agar Polri menyiapkan politik anggaran serta meningkatkan sinergitas kementerian dan lembaga.

“Politik anggaran diperlukan supaya pelaksana kebijakan dalam institusi Polri diberikan ruang untuk menyusun program penanggulangan TPPO secara holistik. Hal demikian supaya sindikat pelaku kejahatan TPPO dapat dipetakan dan diberantas ke akar-akarnya,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta III ini.

Sementara itu koordinasi dan kerjasama antar kementerian dan lembaga diperlukan mengingat TPPO tidak jarang dilaksanakan dengan modus operandi kejahatan lintas negara (transnational crime). Oleh sebab itu diperlukan kerjasama yang erat baik antar kementerian dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri.

“Dalam praktiknya, kita punya hubungan dan kerjasama yang baik dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam dan Filipina. Hubungan baik tersebut perlu dukungan politik anggaran dan sinergitas lembaga yang baik” tutupnya.