Jakarta (25/05) — Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin Meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Penyampaian gagasan ini disampaikan Andi Akmal pada Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, di DPR RI.

“Pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent. Anggaran pembangunannya tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin untuk mendorong pemulihan daya beli,” tutur Akmal dari Podium Sidang.

Putra asli kelahiran Bone ini merinci, Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya

Akmal memberi keterangan, bahwa di berbagai forum dialog penyampaian pendapat, ide dan gagasan baik forum formal maupun non formal, ia kerap menyampaikan bahwa keuangan negara ada kebijakan tepat jangka pendek yang memperhatikan prioritas. Untuk saat ini menurutnya, yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN.

“Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas berbagai hal. Pemerintah juga dapat mencari solusi lain untuk mengatasi masalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi, seperti pengembangan kebijakan harga yang sesuai, pengendalian inflasi, subsidi bagi masyarakat kurang mampu, atau peningkatan produksi dalam sektor-sektor yang relevan,” jelas Akmal ketika diminta keterangan lebih lanjut.

Politisi PKS ini melanjutkan, meski angka pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,03 persen juga menunjukkan adanya daya tahan (resilience) dalam menghadapi tantangan ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri, namun ia mengingatkan akan Stimulus moneter dan fiskal yang berlebihan, Penyajian statistik tidak tepat, Ketergantungan pada sektor yang tidak berkelanjutan dan Utang yang tidak terkendali.

“Meskipun angka pertumbuhan ekonomi memberikan indikasi positif tentang kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal I-2023, namun tingkat pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi dari satu periode ke periode lainnya. Keputusan untuk menunda pemindahan ibu kota negara adalah kebijakan tepat diambil oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, Prioritas yang mendesak, Studi kelayakan dan perencanaan yang belum selesai dan Ketidaksetujuan atau resistensi publik,” tutup Andi Akmal Pasluddin.