Demi mencegah ancaman krisis pangan, Presiden Joko Widodo menggagas program Food Estate di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Food estate atau lumbung pangan merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024 guna membangun lumbung pangan nasional pada lahan seluas 165.000 ha. Pada tahun 2020, dikerjakan seluas 30.000 ha sebagai model percontohan penerapan teknologi pertanian 4.0.
Komoditi prioritas yang dikembangkan dalam program food estate meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam.
Catatan Merah Program Food Estate‼️
1. Kalimantan Tengah (Komoditas: Padi dan Singkong)
Luas potensial di lokasi Eks-PLG sebesar 43.500 ha dengan fokus penanganan di Blok A 29.280 ha.
Dua tahun berjalan di Kalteng, Food Estate hasilnya gagal. Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen.
2. Sumatra Utara (Komoditas: bawang merah, bawang putih, kentang)
Luas yang sudah dilakukan penanganan 1.000 ha, dengan luas efektif yang akan dikelola 748,6 ha.
Sejak penanaman tahap awal pada 2020 menuturkan, ratusan hektar lahan Food Estate dinyatakan telah ditinggalkan para petani lantaran tak sanggup lagi menanam usai gagal panen.
3. Nusa Tenggara Timur (Komoditas: Sorgum, Jagung, Tomat, Kacang Hijau)
Food estate NTT tersebar di 3 lokasi, yaitu:
a. Kabupaten Belu
• Luas potensial 365 ha, dan sudah ditanami 43,9 ha (3,3 ha
untuk Sorgum dan seluas 40,6 ha untuk Jagung).
b. Kabupaten Sumba Tengah
• Luas potensial 6.100 ha.
c. Kabupaten Sumba Timur
• Luas potensial 900 ha di Kec. Pandawai (400 ha) dan Kec. Umalulu (500 ha) untuk sorgum.
Tanaman Jagung di lahan Food Estate di Kabupaten Belu, Provinsi NTT, mati hanya berselang satu bulan setelah ditanam Presiden Joko Widodo pada April 2022 lalu. Alasannya ialah sistem irigasi sprinkle yang dibangun Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja (Satker) Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT tidak berfungsi dengan baik dan bahkan mubazir.
Faktor Kegagalan:
1. Kesesuaian tanah dan agro climate yang tidak terpenuhi di beberapa proyek lumbung pangan. Komoditas tertentu dipaksa ditanam di tanah yang tak sesuai.
2. Ketiadaan dan ketidaklayakan infrastruktur, seperti sumber air/irigasi dan saran penunjang pertanian lain.
3. Budaya kerja pengelolaan
4. Tidak ada perencanaan yang matang
5. Kelayakan budi daya dan teknologi yang rendah, serta kapasitas SDM yang kurang memadai.