Jakarta (17/02) — Menerima aspirasi dari para Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) di dapilnya pada Senin (13/02/2023).

Anggota Komisi V DPR RI asal Jabar XI berjanji akan menyampaikannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ada masukan dari TFL di Dapil kami, khususnya yang melaksanakan tugas kegiatan BSPS PUPR. Mereka mengeluhkan masa kontrak yang semakin pendek pada tahun ini, hanya 4 bulan dengan target pekerjaan yang sama. Padahal tahun-tahun sebelumnya mereka diberikan waktu selama 8 bulan hingga pelaporan akhir,” tutur Toriq Hidayat.

Menurut Aleg Pusat Fraksi PKS dengan jumlah penerima BSPS yang didampingi oleh TFL dan tugas dilapangan mulai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pendampingan dalam membangun rumah yang layak huni hingga laporan akhir, idealnya kontrak TFL minimal 6 bulan. Belum lagi jika ada kendala-kendala dilapangan yang sulit diprediksi.

“Harapannya dengan durasi masa kontrak yang cukup, para TFL mampu bekerja dengan baik. Karena mereka ini ujung tombak dalam melayani masyarakat kurang mampu agar bisa memiliki rumah berkualitas layak huni. Apalagi salah satu fokus penanganan rumah swadaya yakni percepatan penurunan kemiskinan ekstrem (PKE),” ujar Toriq.

Toriq menambahkan diantara indikator keberhasilan Program BSPS adalah keswadayaan masyarakat yang meliputi kesadaran terhadap pentingnya rumah layak huni, keaktifan dalam proses kegiatan pembangunan, serta nilai atau besaran swadaya masyarakat sebagai penerima bantuan.

“Para TFL ini mempunyai peran yang sangat signifikan dalam seluruh proses di lapangan untuk mencapai indikator keberhasilan diatas. Karenanya saya minta agar Kementerian PUPR dapat menambah atau mengembalikan masa kontrak mereka pada kegiatan BSPS tahun anggaran berikutnya,” tutup Toriq.