Jakarta (10/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis (IQL) tetap menolak kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai 69 juta.

Penolakan ini, kata Iskan, sejalan dengan sikap PKS yang menginginkan biaya Haji yang rasional, adil, dan berkelanjutannya.

Menurut Iskan Muasassah harus mengaudit biaya masyair yang naik signifikan hingga 3 kali lipat. Yang awalnya sekitar 1800 riyal atau setara Rp7,22 Juta (kurs: 4015) menjadi 5.656 riyal atau setara Rp22,71 Juta.

“Kenaikan yang meroket ini perlu dipertanyakan sehingga dibutuhkannya auditor internasional syariah untuk mentransformasi masalah pembiayaan ini,” ungkapnya.

Kalau dalam hasil audit ada kelebihan bayar, kata Iskan, supaya dikembalikan dalam bentuk kompensasi biaya haji 2023 Bahkan bukan hanya audit untuk masalah masyair saja menurut IQL, biaya penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines harus juga dilakukan audit.

“Umpamanya garuda, ayo kita bikin skema pembiayaan dengan BPKH atau system KSO akan meringankan biaya penerbangan karena menghemat, perbedaan kurs, dan harga sewa pesawat atau beli avtur lebih murah karena dibayar di muka Ini kan bisa dibuat agar gimana caranya biaya haji ini turun,” ungkap Iskan.

Iskan juga meminta BPKH untuk menaikkan nilai manfaat 2023 menjadi minimal Rp11,5 Triliun (Naik dari rencana awal Rp10 T). Bagian ini terdiri dari Rp7 T nilai manfaat BPIH dan Rp2 T untuk Virtual Account (VA) atau Rp5 Juta per jamaah. Dengan demikian BPKH dapat menggunakan nilai manfaat akumulatif (tersedia Rp15 T).

“Nilai manfaat yang ditetapkan oleh BPKH Rp10 T terlalu kecil, dengan Dana Kelolaan Rp165 T dan return hingga 7% net bisa mencapai Rp11,6 T. Saya yakin BPIH bisa turun menjadi seminimalnya Rp85 Juta dan nilai manfaat bisa Rp40 juta dan Bipih 45 juta (5 juta dibayar dari VA dan pelunasan Rp15 juta)” Jelas Iskan

“Jadi dengan adanya hitung – hitungan tersebut BPIH bisa menjadi lebih rasional dan adil. Karena beban para jamaah tahun ini tinggal melunasi sisa dari setoran awal yang ada,” ungkapnya.

Jika sisa bipih para jamaah ini terlalu besar, membuat banyak masyarakat yang akan gagal berangkat haji tahun ini. Padahal yang kita tahu, kebanyakan parah jamaah berasal dari kalangan petani, nelayan, dan pedagang-pedagang kecil. Sehingga perlunya kajian mendalam kembali tentang BPIH ini agar tidak memberatkan semua kalangan.

“Jadi kita usul biaya pelunasan oleh jamaah tahun ini itu 15 Juta saja, ada penambahan 5 juta dari tahun sebelumnya. ini hasil itungan saya tadi. Dan Jika BPIH ini tidak turun juga, kita akan buatkan skema sandingan lagi. Ini bukan tandingan ya. Ini agar bisa menjadi alternatif dari PKS saja agar BPIH bisa turun. Karena kita inginkan masyarakat tidak terbebani dan adil. Dan biaya ini jadi lebih rasional, adil, dan berkelanjutan,” kata Iskan mengakhiri.