Jakarta (25/01) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjalankan fungsi pengawasan kepada seluruh perusahaan smelter secara profesional.
Mulyanto meminta Agus jangan takut menghadapi perusahaan yang dinilai lalai menjalankan prinsip keselamatan dan keselamatan kerja.
Terkait patronase Menkomarinvest Luhut Binsar Panjaitan dalam program hilirisasi nikel, Mulyanto mendesak Menperin untuk tidak takut atau sungkan dalam mengawasi operasi smelter nikel.
“Menperin tidak boleh takut, karena pengawasan smelter adalah kewenangan Menperin yang merupakan amanat undang-undang dan menjadi tugas pokok dan fungsi Kemenperin,” tegasnya.
Kewenangan memberikan Izin dan pengawasan smelter ini, imbuhnya, ada di tangan Menperin, bukan Menteri Investasi atau Menkomarinvest.
“Jadi yang berwenang sekaligus bertanggung-jawab soal smelter ini adalah Menperin. Apalagi kasusnya sudah genting. Kebakaran smelter nikel PT. GNI yang menewaskan dua orang pekerja berlanjut menjadi bentrokan antara kelompok pekerja lokal dengan TKA, yang menimbulkan tiga orang korban tewas,” jelas Mulyanto.
Mulyanto menduga teknologi smelter yang digunakan PT GNI tersebut sudah usang dan komponen bekas. Sehingga tidak ramah lingkungan dan beresiko tinggi bagi keamanan serta keselamatan pekerja dan lingkungan.
“Karena itu smelter ini perlu diperiksa dan diawasi, bukan hanya untuk smelter PT GNI, tetapi juga smelter-smelter lainnya, untuk memastikan agar kejadian ledakan smelter tersebut tidak terulang di masa-masa yang akan datang,” ungkap Mulyanto.
Untuk diketahui, sebelumnya terkesan para Menteri terkait hilirisasi nikel sungkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap kasus ini.
Diinformasikan, bahwa Menkopolhukam Mahfud MD sekedar menghimbau kepada PT GNI agar membuka data-data ketenagakerjaan dan menjalankan smelter secara profesional.
Sementara baru-baru ini Dirjen Imigrasi menyatakan tidak dapat berbuat banyak terkait dengan soal ketenagakerjaan TKA di PT GNI. Karena menurutnya, soal itu adalah kewenangan Menteri Investasi dan Menteri Ketenagakerjaan.