Jakarta (17/01) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, menegaskan bahwa proses transisi energi di Indonesia memerlukan kerjasama dari semua elemen bangsa.
Menurut Diah Nurwitasari, yang hadir dalam kegiatan diskusi bersama NGO-NGO yang berfokus pada kebijakan energi. Diskusi tersebut membahas mengenai Urgensi Rancangan Undang-Undangan (RUU) Energi Baru – Energi terbarukan (EB-ET) untuk implementasi Kebijakan Transisi Energi.
Legislator perempuan PKS asal jawa Barat tersebut menyatakan bahwa Pemerintah tidak konsisten dalam memeperjuangkan RUU EB-ET ini dan terkesan hanya pencitraan semata. Hal tersebut dikarenakan secara proses dapat dilihat kelambatan Pemerintah dalam pelaksanaannya.
“Sejak disahkan dalam paripurna sebagai RUU Inisiatif DPR di bulan Juni 2022, pemerintah hinga akhir tahun 2022 masih belum mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai langkah lanjutan dalam proses pembahasan RUU.”, ujar Politisi PKS itu.
Diah juga menuturkan bahwa Fraksi PKS telah memberikan pandangan fraksi terhadap RUU EB-ET sebanyak 12 (dua belas) catatan penting. Dimana pandangan ini menjadi pandangan yang dianggap cukup komprehensif oleh berbagai pihak yang memperhatikan isu tersebut.
Politisi lulusan jerman itu juga menyatakan keinginan dirinya bersama Fraksi PKS untuk dapat terus memperjuangkan RUU EB-ET bersama elemen bangsa lain yang juga memiliki harapan dalam proses transisi energi di Indonesia.
“Saya mengajak kita semua untuk terus mencerdaskan generasi bangsa, khususnya pemahaman mengenai transisi energi menjadi urgensi bangsa kita.”, tutur Diah
Diah yang juga merupakan anggota dari Panja RUU EB-ET menyatakan bahwa pandangan-pandangan dalam diskusi dari berbagai pihak tentu menjadi tambalan bagi celah yang ada dalam RUU EB-ET itu sendiri. Sehingga diskusi menjadi sarana yang tepat untuk dapat mengelaborasi pandangan tersebut.
Diskusi tersebut turut dihadiri oleh berbagai lembaga, seperti Indonesian Parliamentary Center, Trend Asia, Greenpeace, dan jaringan LSM maupun media lainnya.
Sekjen PKS: Proporsional Terbuka Jalan Tengah Kedaulatan Rakyat dan Peran Parpol
Jakarta (17/01) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menilai sistem Pemilu proporsional terbuka sebagai jalan tengah antara kedaulatan rakyat dan peran partai politik.
Pernyataan Aboe ini disampaikan untuk menyikapi adanya Judicial review atau uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ketika dulu model perwakilan politik (political representation) diperkenalkan, para pemikir politik dan ketatanegaraan memperingatkan resiko menggunakan jenis perwakilan ini yang dapat menyebabkan terciptanya government by amateurs yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang tidak memilki keahlian dan tidak memahami tugas dan fungsinya,” tutur Aboe dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/1/2023).
Aboe menjelaskan peran partai politik membuat wakil rakyat bekerja dengan terstruktur dan sistematis, memiliki agenda politik kenegaraan yang dikaji secara mendalam.
“Untuk mengatasi akibat buruk ini didirikanlah partai politik sebagai salah satu solusinya. Dengan keberadaan partai politik, wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkan popularitas tersebut dilengkapi dengan agenda-agenda politik kenegaraan,” terang Aboe.
Aboe menilai untuk meloloskan gagasan partai untuk kebijakan negara, perlu adanya sinergi antara wakil rakyat dan partai politik,tanpa dukungan partai politik wakil rakyat tidak memiliki gagasan yang kuat di parlemen
”Keduanya harus berlangsung sinergis, tanpa partai politik para wakil rakyat terlihat seperti macan ompong. Memiliki dukungan pemilih tapi tidak memiliki gagasan kuat dan mengakar. Namun partai juga tidak mungkin tanpa suara signifikan untuk terus berpengaruh kuat dalam pembentukan kebijakan. Karenanya, ketokohan dan popularitas para caleg nya menjadi bagian penting bagi lolosnya gagasan-gagasan partai untuk menjadi kebijakan negara,” kata dia.
Lebih jauh, Aboe menilai sistem proporsional terbuka tidak boleh dibiarkan tanpa adanya politik gagasan, kekurangan yang ada dalam sistem proporsional terbuka harus diperbaiki tanpa harus mundur ke belakang menjadi proporsional tertutup.
“Proporsional terbuka tidak boleh dibiarkan berarti politik tanpa gagasan. Melalui dukungan partai politik yang terstruktur para wakil yang memiliki ketokohan dan akseptabilitas yang tinggi tersebut akan menyuarakan gagasan-gagasan yang didukung argumentasi yang kuat dan aspiratif,” jelas Aboe.
“Penggunaan system proporsional terbuka yang saat ini digunakan harus terus diperbaiki tanpa harus Kembali ke system proporsional tertutup,” tutup Aboe.