Jakarta (12/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi Pemerintah yang kembali menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 3,2 triliun kepada PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
PMN tersebut, imbuh pria yang akrab disapa SJP, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI pada 31 Desember 2022 lalu.
“PMN untuk proyek KCJB ini adalah yang kedua kali setelah pada tahun 2021 Pemerintah juga telah menggelontorkan PMN sebesar Rp 6,9 triliun kepada PT. KAI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI pada tanggal 27 Desember 2021. Dimana pada PMN tahun 2021 tersebut sebesar Rp 4,1 triliun akan digunakan untuk proyek KCJB, sedangkan sisanya untuk proyek LRT Jabodebek,” jelasnya.
Dengan demikian, lanjut SJP, hingga saat ini Pemerintah telah menggelontorkan Rp 7,3T hanya untuk menambal pembengkakan biaya proyek KCJB. PMN ini sendiri digelontorkan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dimana pada tahun 2021, Pemerintah menggunakan SAL sebesar Rp 143,9 triliun yang sebagian besar digunakan untuk membiayai PMN dan salah satunya untuk proyek KCJB ini. Kemudian di tahun 2022, penggunaan SAL diperkirakan sebesar Rp 127,3 triliun yang juga sebagian besar akan digunakan kembali untuk PMN.
“Kita prihatin dengan pemberian PMN ini dimana Pemerintah telah ingkar janji untuk tidak menggunakan APBN dalam membiayai proyek KCJB. Selain itu ada banyak Kementerian yang tidak bisa 100% merealisasikan anggaran, dimana pada TA 2021 Mitra Komisi V seperti KemenPUPR realisasi anggaranya hanya 94,5% dan Kemenhub hanya bisa merealisasikan sebesar 97,19%,” pungkasnya.
Dana-dana ini, ujar SJP, seharusnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, namun tidak bisa terserap dan kemudian malah dialihkan untuk proyek yang belum jelas keuntungannya.
“Oleh sebab itu kita meminta PMN untuk menambal pembengkakan biaya (cost overrun) proyek KCJB yang berasal dari SAL ini harus benar-benar dihitung manfaat ekonominya bagi masyarakat. Sebab menurut data Kemenkeu, 74,40 persen dari BUMN yang diberikan suntikan PMN malah hasil ekuitasnya di bawah biaya utang,” tegas SJP.
Proyek KCJB sendiri, kata SJP, berdasarkan perhitungan yang ada, diprediksi baru akan balik modal di tahun 2061, atau 38 tahun dari tahun 2023 mulai beroperasinya. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang diungkap saat rapat dengan Komisi VI DPR RI pada tanggal 9 November 2022. Dengan asumsi harga tiket 350 ribu, dan rata-rata per hari mengangkut 30 ribu penumpang.
“Kami melihat asumsi ini super optimis, sebab diperkirakan akan sulit meraih penumpang sebanyak itu jika jaraknya pendek, banyak moda transportasi alternatif yang lebih murah, tidak sampai tujuan langsung di jantung kota Jakarta atau Bandung, dan satu faktor terpenting, ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Kami juga mengingatkan over optimisme terkait proyek ini sudah terjadi sejak awal, dimana cost overrun sebesar US$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun yang terjadi juga disebabkan salah perhitungan yang pada awalnya super optimis juga,” terang SJP.
Atas dasar itu, imbuhnya, sekali lagi pihaknya minta agar pemberian PMN ini benar-benar dihitung secara tepat manfaat ekonominya, jangan sampai malah memberikan dampak negatif yang luas.
“Sebab akhir-akhir sudah beredar wacana untuk menghapus Kereta Argo Parahyangan yang harga tiketnya lebih murah. Sebenarnya sudah jauh hari sudah kita ingatkan jangan sampai eksistensi UMKM transportasi Jakarta-Bandung yang sudah ada saat ini juga menjadi terancam hanya untuk menyelamatkan proyek KCJB yang sejak awal sudah salah perhitungan ini,” tutup SJP.