Baru-baru ini, Pemerintah melakukan importasi 350 ribu ton kedelai. Importasi kedelai dalam jumlah besar dari Amerika dan Kanada ini akibat tingginya harga kedelai. Semestinya, harganya dibawah Rp10.000/kg, tetapi saat ini, harga kedelai sudah menyentuh angka Rp13.000/kg.
Angka yang sangat tinggi, sehingga memberatkan bagi masyarakat di negeri ini, khususnya para pengrajin tahu dan tempe. Mereka pun pada akhirnya harus memutar otak guna mengakali harga yang tak terkendali.
Tanpa banyak basa-basi, impor pun dipilih Pemerintah sebagai solusi. Solusi jangka pendek, yang sebenarnya tak pernah menyelesaikan akar masalah. Sayangnya, setiap tahun, pola yang sama terus digunakan. Lagu lama. Padahal, pengendalian harga kedelai dapat dilakukan dengan manajemen stok yang baik.
Ya, tampaknya, kedaulatan dan kemandirian pangan di negeri ini masih jauh dari genggaman. Diperlukan langkah yang lebih serius dari Pemerintah guna menjaga stabilitas stok dan harga pangan, sekaligus memaksimalkan potensi produksi dalam negeri. Setidaknya, dimulai dari komoditas kedelai yang selalu impor tiap tahunnya.
Humas Fraksi PKS DPR RI melakukan wawancara dengan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM., untuk memperdalam bahasan soal isu kedelai ini. Simak keterangan-keterangan dari Anggota DPR asal Sulawesi Selatan berikut.
Bagaimana kondisi komoditas kedelai di Indonesia sekarang?
Indonesia merupakan negara terbesar dengan tingkat konsumsi kedelai tertinggi setelah China. Kedelai merupakan salah satu kebutuhan vital dan menjadi komoditas strategis di Indonesia setelah beras dan jagung. Dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, maka perlu adanya upaya untuk untuk mendukung ketersediaan kedelai yang mencukupi segenap bangsa negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan usaha dari berbagai komponen, mulai dari lahan yang produktif, kualitas pertanian dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten sehingga mampu memproduksi dengan optimal.
Simak Selengkapnya:
Silahkan diunduh
PKSPARLEMEN EDISI NOVEMBER I 2O22 No. 43
PKSPARLEMEN EDISI NOVEMBER I 2O22 No. 43 – DR SALIM MENYAPA RIAU