Jakarta (03/11) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal menyayangkan formasi 1 juta ASN P3K yang gagal mencapai target, Pemerintah dinilai lalai dalam perencanaannya.

Hal tersebut disampaikan Mustafa Kamal dalam rapat sidang Komisi X pada Kamis (03/11).

Kamal menjelaskan bahwa formasi 1 juta ASN P3K terlalu mengiming-imingkan rakyat mengenai formasi ASN P3K terhadap honorer tetapi tanpa disertai dengan perencanaan yang matang.

“Ini sudah distatement 1 juta guru P3K akan diangkat di negeri ini, lalu kemudian yang terjadi adalah tidak sesuai target. Permasalahan kita tidak perlu terjadi kalau perencanaannya matang, jadi kalau ada kesalahan di sini maka yang harus dikoreksi adalah perencanaannya,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya memahami pentingnya peran otonomi daerah dalam implementasi program-program pusat agar dapat terkoordinasi dengan baik.

“Seharusnya kita memahami otoritas otonomi daerah kita. Sekarang di era reformasi otonomi daerah memiliki peran besar dalam program-program pemerintah pusat, jadi pemerintah pusat harus sadar akan hal itu. Kita panggil kepala daerah, konsolidasi dulu dengan menteri keuangan, panggil juga kebutuhannya, kordinasi dengan kemendagri dan koordinasikan perundang-undangannya seperti apa,” tegasnya.

Kamal juga sangat menyayangkan pemerintah yang terlalu cepat mengeluarkan statement tersebut kepada rakyat. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah harus benar-benar melakukan renungan karena perencanaan program yang gagal ini.

“Dan yang paling perih lagi perencanaannya belum matang tapi sudah diumumkan dan anehnya lagi permasalahan ini telah berperiode lalu lalu, kita berharap dengan P3K adalah solusi tapi tidak,” ujarnya.

“Kita benar-benar harus renungan semua ini, bagaimana bisa legislator-legislator yang berpuluh-puluh tahun namun begini perencanaannya. Saya merasa semua perencanaan sia-sia, karena semua tidak dimatangkan. Bagaimana kerja kita ini ? ” tutup Mustafa Kamal.