Jakarta (16/08) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyebut Pemerintah hanya memaparkan data-data baik yang dipunya saja, tanpa menyajikan data dan fakta lain sebagai penyeimbang.
Hal itu disampaikannya dalam acara PKS Legislative Report guna menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).
“Banyak bunga-bunga yang disampaikan oleh Pemerintah. Memuji diri sendiri. Itu saya kira bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri. Namun, semua itu juga harus disertai dengan angka-angka yang lebih objektif dan berimbang. Percaya diri itu perlu, tetapi harus hati-hati juga penting”, ujar Mustafa.
Menurutnya, kondisi geopolitik saat ini sangat tidak menentu. Selain itu, ketidakstabilan bukan hanya datang dari luar, melainkan stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri juga bermasalah.
“Kita punya masalah separatisme di Papua, kita punya masalah di lembaga-lembaga negara kita, termasuk yang sekarang sedang ramai dan (rasanya) memerlukan reformasi adalah Kepolisian Republik Indonesia, yang dirundung permasalahan berat terkait integritas”, ungkapnya lagi.
Mustafa Kamal pun mengkritik data pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan oleh Presiden dalam pidatonya pagi tadi.
“Angka-angka pertumbuhan ekonomi yang tadi disebut Presiden, sebenarnya masih dalam proses yang sangat turbulensi. Jangan salah, pertumbuhan ekonomi kita bisa terkoreksi lagi. Utang negara masih besar. Kemudian, masalah pertanian, kita swasembada beras, tapi petani masih menjerit, nelayan masih menderita. Masalah-masalah masih banyak sekali”, tegasnya.
Ia pun menyinggung Pemerintah yang justru kurang memperhatikan pembangunan sumber daya manusia.
“Persoalan ekonomi kreatif, pariwisata, dan pendidikan juga kurang disinggung oleh Presiden dalam pidato kenegaraannya. Konsentrasi pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan, seharusnya menjadi fokus perhatian Pemerintah. Sekarang kesannya kita disuruh bekerja untuk pembangunan, tetapi sumber daya manusia Indonesia tidak betul-betul ditingkatkan oleh Pemerintah”, pungkasnya.