Jakarta (12/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, mengingatkan bahwa perekonomian sedang menghadapi ancaman, karenanya pemerintah perlu cermat dan menghentikan pemborosan yang tidak perlu.

“Perekonomian dunia menghadapi gejolak yang cukup serius. Dinamika perekonomian global semakin tidak menentu terlebih karena persoalan politik dan keamanan. Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada dua negara yang berperang, namun juga dampaknya melalui krisis energi sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia” Ujar Ecky.

Dampak yang dirasakan terhadap sektor riil dan masyarakat, kata Ecky, cukup besar. Transmisinya melalui dua hal, yakni kenaikan harga minyak dan pangan.

“Mestinya, dua hal ini yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Keduanya berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Padahal inflasi menggerus pendapatan riil masyarakat,” ungkapnya.

Pada Juli 2022, kata Ecky, upah buruh nominal hanya naik 0,3 persen secara tahunan. Namun, inflasi secara tahunan mencapai 4,94 persen.

“Artinya kenaikan kesejahteraan buruh tidak setimpal dengan kenaikan harga yang dihadapi. Kesejahteraan buruh tergerus cukup dalam” jelas Ecky

“Rakyat bawah merasakan langsung dampak dari gejolak ini. Bantalan rakyat perlu diperkuat!” imbuh Ecky tegas.

Ecky mendesak agar Pemerintah fokus untuk menyeleseikan persoalan riil di masyarakat. Ia menilai bahwa ruang fiskal yang sempit ini sangat tidak mungkin jika digunakan untuk memenuhi seluruh keinginan dan ambisi pemerintah.

“Pemerintah harus memilah, mana kebutuhan prioritas dan mana yang keinginan. Anggaran kita sangat terbatas jika harus memaksakan pengeluaran ambisius yang tidak penting dan tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan. Jangan boros dan ambisius!” tambah Ecky.

“Untuk itu, saya meminta pemerintah untuk melakukan dua hal: Pertama, pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang serampangan, boros, dan tidak menguntungkan masyarakat,” ujarnya.

Pengeluaran tidak penting dan serampangan tersebut, tegasnya, salah satunya adalah kereta cepat. Sejak awal kereta cepat ini sudah sangat bermasalah.

“Anggaran pembangunan dan pembengkakan yang terjadi tidak patut untuk dibebankan pada APBN. Proyek ini bukan proyek rakyat, dan tidak berdampak terhadap rakyat. Oleh karena itu tidak pantas jika uang rakyat digunakan untuk membiayai proyek serampangan tersebut. Contoh lainnya adalah ambisi pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ini bukan prioritas dan tidak tepat jika kemampuan fiskal yang terbatas harus digunakan untuk proyek pemborosan ini,” urai Ecky.

Kedua, lanjut Ecky, pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan!. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan. Prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut.

“Anggaran belanja sosial perlu ditambah, salah satu yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian. Nisbah pendapatan yang dihasilkan akibat ledakan komoditas dapat digunakan untuk menambal subsidi minyak dan energi.” rinci Ecky pada prioritas yang perlu diambil.