Padang (01/08) — Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto meminta Pemerintah agar tidak serta merta memenuhi keinginan Cina yang meminta APBN menanggung pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Hermanto menilai Cina sudah masuk masalah yang sensitif soal kedaulatan Indonesia dalam kebijakan APBN.
Baca juga: Soal Penggunaan APBN 2021, Aleg PKS: Kinerja Pemerintah Belum Maksimal
“Indonesia negara berdaulat, upaya asing mengintervensi kebijakan dalam negeri merupakan bentuk hubungan subordinasi. Jelas sekali amanat konstitusi bahwa hubungan antar negara bersifat bebas, aktif, setara dan kerjasama,” tandas Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (01/08).
Dalam hal ini, kata Hermanto, Pemerintah juga jangan bertindak sendiri.
“Perhatikan mekanisme di DPR sebagai lembaga yang berfungsi budgeting negara dalam mengalokasikan anggaran,” ujar Hermanto.
Hermanto mengingatkan Pemerintah bahwa proyek pembangunan KCJB itu berdasarkan kesepakatan B to B bukan G to G.
“Bila saat ini mengalami pembengkakan biaya mestinya tidak dibebankan pada APBN. Bila terjadi resiko, mestinya sudah diperhitungkan secara matang dan kemudian masuk dalam business plan untuk mengatasinya,” papar legislator dari FPKS DPR RI ini.
Saat ini, ungkap Hermanto, Indonesia sedang menghadapi masalah anggaran dan ekonomi dalam negeri. Dalam kondisi susah ini tiba-tiba ada permintaan agar pembengkakan biaya pembangunan KCJB dibebankan pada APBN.
“Sepertinya ini proyek ada hiden agenda. Awalnya murah tetapi kemudian membengkak,” ucapnya.
Sebelumnya ramai diberitakan, China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB.
Hal ini karena terjadi kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek KCJB tersebut. Proyek tersebut mengalami cost overrun 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun.
Hermanto berpendapat, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan memberantas kemiskinan jauh lebih penting.
“Karena itu, mestinya APBN sepenuhnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.