Tasikmalaya (10/07) —- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat, sangat menyayangkan jika pembangunan LRT Jabodebek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional ini menyimpan masalah.

Hal ini terkuak saat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KA menyebutkan mengenai proyek ini yang menjadi beban perseroan.

Baca juga: Proyek LRT Jabodetabek Menuai Kontroversi, Aleg PKS: Sudah Bermasalah Sejak Awal

“Dalam RDP dengan Kami, Rabu kemarin (6/7/2022), Pimpinan KAI mengatakan pembangunan LRT Jabodebek diinisiasi oleh salah satu kontraktor BUMN dan Kementerian Perhubungan sejak 2015. Dalam perjalanannya di 2017, kontraktor BUMN tersebut kesulitan menagih ongkos pembangunan kepada pemerintah,” ujar Politisi PKS ini sambil menggelengkan kepala.

Menurut Bos KAI ini, kata Toriq Lagi, kesulitan penagihan tersebut diakibatkan karena proyek ini belum terkontrak dengan pemerintah. Sehingga sebagai operator di bidang ini, KAI harus memikul hutang sebesar Rp 20 triliun untuk menyelesaikan pembangunan. Dari perkiraan total sejumlah 29,9 triliun.

“Bisa jadi hal ini yang menyebabkan target operasi LRT Jabodebek mundur. Pada awal tahun, PT KAI masih menargetkan LRT akan beroperasi pada Agustus 2022. Namun Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub lalu menyatakan, LRT baru bisa mulai mengangkut penumpang sekitar Desember 2022, atau awal 2023. Karena progresnya baru 81,7%5,” tuturnya.

Aleg Pusat asal Tasikmalaya juga mencurigai, wacana kenaikan tiket commuter line yang sempat viral beberapa waktu lalu timbul dikarenakan kondisi PT KAI yang harus menyelesaikan kewajibannya atas proyek LRT Jabodebek tersebut.

Baca juga: Aleg PKS : Tabrakan LRT Timbulkan Kekhawatiran di Tengah Masyarakat

“Jika wacana menaikkan harga tiket commuter line beberapa waktu lalu akibat imbas proyek LRT Jabodebek yang membebani keuangan KAI. Menurut saya, hal ini tidak benar. Pemerintah yang harus menyelesaikan kewajiban ini, bukan masyarakat,” tegasnya.

“Mudah-mudahan dugaan ini salah,” tambah Toriq mengakhiri.