Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Aleg PKS Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Menggunakan Aplikasi Dievaluasi

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (02/07) — Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi ditinjau karena bakal menyulitkan masyarakat.

“Pemberlakuan aturan ini harus dipikirkan kembali. Minyak goreng adalah komoditas primer yang sangat dibutuhkan masyarakat. Proses distribusinya harus praktis dan memudahkan masyarakat. Jangan malah  dipersulit,”  kata Netty.

Baca juga: Politisi PKS: Pembelian Pertalite dan Solar Melalui Aplikasi, Tambah Ribet Masyarakat Dapat Haknya

Menurut Netty, berdasarkan laporan masyarakat,  membeli  minyak goreng  curah harga subsidi dengan menggunakan NIK atau KTP  dan kemudian aplikasi Pedulilindungi, membuat mereka   khawatir terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

“Publik tentu masih ingat perihal info kebocoran data pribadi melalui aplikasi Pedulilindungi. Jadi banyak yang enggan menggunakan aplikasi tersebut. Jika kemudian menjadi syarat dalam mendapatkan minyak goreng subsidi, tentunya ini membebani masyarakat” katanya.

Lebih lanjut, Netty juga menanyakan fungsi Kartu Sembako Murah yang telah diluncurkan oleh pemerintah.

“Selain itu, apa fungsi Kartu Sembako Murah yang diinisiasi pemerintah jika pembelian minyak goreng curah wajib harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi?” tanyanya

Netty juga menyampaikan bahwa  gagasan penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat mengisi atau membeli bahan bakar akan menyulitkan masyararakat di pelosok yang belum memiliki akses jaringan untuk menggunakan aplikasi di smart-phone.

“Penggunaan aplikasi  memerlukan koneksi internet yang stabil. Ini akan menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah” katanya.

Baca juga: Minyak Curah dan BBM Dibatasi Pakai Aplikasi, PKS: Pemerintah Tidak Memecahkan Akar Masalah

Pembelian BBM, tambahnya,  harus dapat dijangkau dan diakses masyarakat dengan mudah dan merata sehingga tidak terjadi  ketimpangan  antara penduduk kota dan desa pelosok.

“Pertimbangkan juga efisiensi waktu saat mengantre di pom bensin. Jangan sampai aktivitas scanning aplikasi membuat antrean padat dan panjang,”  kata Netty mengakhiri.