Jakarta (28/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan dan Hermanto, menerima aspirasi dari Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Perkebunan terkait permasalahan pengajuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pengurangan biaya operasional, dan sertifikasi sebagai syarat mendaftar P3K.
“Hari selasa dan rabu menjadi tradisi baik bagi PKS (Hari Aspirasi). Tentunya kami menerima aspirasi dari seluruh elemen masyarakat (syarat dan ketentuan berlaku). Ini menjadi suatu bukti Hari Aspirasi banyak diminati. Selamat datang pak Sukoyo beserta rombongan”, kata Johan sebagai pembuka acara.
Perwakilan Pendamping Perkebunan Indonesia, Sukoyo, menyampaikan aspirasi dalam tiga poin utama. Sebelum penyampaian aspirasi, Sukoyo mengungkap jika PKS sudah seperti orang tua sendiri. Sejak lama THL Penyuluh Perkebunan sudah berjuang bersama PKS.
“Banyak permasalahan yang dihadapi, disamping banyaknya capaian. Kami banyak menangani masalah perkebunan seperti revitalisasi dan peremajaan kelapa sawit”, tutur Johan.
“Kami sudah mengabdi dari tahun 2007. Jumlah kami 1.336 orang. Pada tahun 2021, 675 orang dinyatakan lulus ASN dan P3K. Kemudian, pada tahun 2022 sebanyak 661 orang yang masih aktif sebagai THL Penyuluh Perkebunan”, ungkap Sukoyo.
“Kami tidak bisa direkrut sebagai P3K karena belum melaksanakan sertifikasi sebab terkendala dana. Sertifikasi sebatas untuk penyuluh pertanian. Masalah lainnya adalah pendidikan yang tidak linier. Kami berjibaku di lapangan tetapi biaya operasional yang selama ini dianggarkan malah dihapus, sehingga kami terseok-seok”, sambungnya.
THL Penyuluh Perkebunan, imbuhnya, mengharapkan Fraksi PKS dapat menyambung komunikasi kepada Kemenpan RB untuk anggaran dana sertifikasi. BOP juga jangan dipangkas karena dapat menghambat berjalannya program. Terakhir, Suyono berharap agar Kementan menyelesaikan permasalahan alih status sebagai P3K dengan memfasilitasi pendidikan linier bagi THL Perkebunan.
THL Perkebunan Sulawesi Tengah, Nia Kurnia, menambahkan bahwa tidak semua daerah bersedia merekrut P3K, salah satunya Sulteng. Pemerintah Daerah tidak siap dari segi anggaran. Nia menceritakan bahwa dirinya telah mendapatkan nomor ujian seleksi P3K tetapi batal terlaksana. Pemda Sulteng hendak terlebih dahulu menyelesaikan perekrutan ASN pasca gempa dari tahun 2019 hingga sekarang.
Hermanto mengungkap jika dirinya bersama Komisi IV akan menyambung komunikasi lembaga terkait, terutama Kemenpan RB dan Kementan.
“Pemerintah (disarankan) memfasilitasi para penyuluh perkebunan untuk sertifikasi sebagai syarat P3K”, imbuhnya.
“Aspirasi sudah kami terima. Tim Tenaga Ahli juga melakukan konsolidasi sekaligus komunikasi dengan kementerian terkait. Semoga aspirasi teman-teman dapat terpenuhi pada waktunya”, pungkas Johan mengakhiri acara.