Jakarta (26/06) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik dan menolak keras anjuran politisi senior dan mantan perdana menteri Malaysia Dr. Mahatir Muhammad agar pihak Malaysia harusnya mengklaim Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah Malaysia.

Hidayat juga mengingatkan Pemerintah dan warga Indonesia untuk terus menolaknya secara profesional dan konstitusional, agar tak terulang kembali peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia.

Hal tersebut disampaikan oleh Hidayat saat sosialisasi 4 pilar MPR RI di Tarakan Kalimantan Utara, Provinsi yang sangat dekat dengan Sipadan dan Ligitan, Jumat malam, (24/6).

Dalam acara tersebut hadir antara lain Kabinda Kaltara, Walikota dan Wakil Walikota Kaltara, Anggota DPR dan DPRD dari FPKS, Pimpinan NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, FKUB dll di Provinsi Kaltara. Acara tersebut kerjasama MPR RI dengan PKS Kaltara.

HNW sapaan akrabnya mengatakan sekalipun ada klarifikasi dari pihak Mahathir, tetapi sangat tidak memadai, apalagi juga beliau tidak menarik pernyataan kontroversialnya dan tidak meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi akibat pernyataan publiknya itu.

Karenanya HNW mendukung agar sikap Kementerian Luar Republik Indonesia yang responsif menanggapi hal tersebut untuk ditegaskan lagi, dan Pemerintah serta selalu waspada terhadap manuver-manuver politik yang bisa menggerogoti keutuhan dan kedaulatan NKRI.

“Klaim Mahathir yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan fakta sejarah bagaimana Sultan Syarif Kasim II dari Riau justru secara sukarela menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia dan memberikan hibah bantuan kepada RI sebesar 1,3 gulden setara dengan Rp 1,3 T. Apalagi sudah adanya pengakuan PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya atas kedaulatan NKRI dan teritori kekuasaannya. Karenanya sikap gegabah Mahatir mengklaim atas Riau, memang harus dikritisi dan ditolak sejak awal, oleh Pemerintah maupun warga bangsa Indonesia. Sebab apabila dibiarkan, dapat menjadi trend dan bola panas yang terus menggelinding yang berdampak negatif terhadap keutuhan NKRI dan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin selama ini,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu(25/06/2022).

HNW mengatakan selain pengecaman terhadap klaim tersebut, pihak Kemlu dan Pemerintah Indonesia juga perlu melanjutkan sikap korektifnya dengan memaksimalkan usaha dan diplomasi guna mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI dengan pemerintah Malaysia agar klaim yang tidak berdasar dari salah seorang tokoh penting di Malaysia tersebut dapat segera dicabut dan tidak berulang kembali.

“Selain itu, dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Kepulauan Riau dan seluruh kawasan di Indonesia untuk mewujudkan ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ sebagaimana ketentuan sila ke 5 Pancasila. Sehingga warga di Kepulauan Riau dan lain-lain merasakan maksimal kehadiran negara dan Pemerintah Indonesia dalam memajukan dan memakmurkan kehidupan mereka, agar kasus lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan ke Malaysia tidak terulang kembali,” tambahnya.

Lebih lanjut, HNW menyayangkan pernyataan Mahatir tersebut, walau kemudian yang bersangkutan mengklarifikasi pernyataannya, tetapi tidak mencabutnya apalagi meminta maaf. Karenanya klarifikasi itu tidak memadai untuk menyelesaikan masalah yang terlanjur menyebar ini.

HNW mengingatkan sekalipun baik Malaysia maupun Indonesia terbentuk sebagai negara bukan karena faktor tunggal rumpun Melayu, tetapi sebagai sesama bangsa dan negara yang mayoritasnya Melayu dan bertetangga pula, sudah sangat sewajarnya bila para tokoh-tokoh senior Malaysia tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar.

“Apalagi yang dapat menimbulkan konflik antar negara. Jadi akan lebih elok, selain klarifikasi, Dr. Mahatir perlu menunjukkan kenegarawanannya untuk mencabut pernyataannya itu dan menyampaikan permohonan maaf atas klaim yang tak berdasar tersebut,” ujarnya.

HNW mengajak para tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan Malaysia untuk fokus kepada kerja sama untuk bahu membahu menciptakan dan meningkatkan stabilitas kawasan sehingga masing-masing pemerintah dapat mensejahterakan rakyatnya dan menjaga kedaulatan kawasan ASEAN.

“Hal ini lebih bermanfaat dibanding membuat klaim-klaim yang tidak berdasar yang menimbulkan gejolak dan tidak kondusifnya masyarakat di kedua negara,” ujarnya.

Salah satu fokus yang dperlukan sekarang dan kedepan, menurut HNW, adalah kerja sama terkait ASEAN Economic Community yang melibatkan seluruh negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia.

“Para tokoh sebaiknya menyampaikan gagasan-gagasan yang menguatkan masyarakat ASEAN, misalnya mengenai bagaimana membangkitkan ekonomi ASEAN, agar bisa berjalan dengan baik, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia, untuk kebangkitan ekonomi pasca covid-19, serta menyelamatkan kawasan dari bayang-bayang resesi dunia akibat perang Rusia-Ukraina. Bukan malah mencari perhatian dan popularitas di dalam negeri, dengan klaim tak berdasar yang menimbulkan kontroversi yang bisa mengganggu hubungan baik antar negara,” urainya.

Dan kepada warga bangsa, HNW mengingatkan untuk tidak terprovokasi dengan manuver politik Mahathir, dan agar menyerahkan penyelesaian soal ini ke Pemerintah.

“Dan kepada para warga bersama Partai Politik, diingatkan untuk makin mencintai dan membela dan memajukan NKRI, melalui pemahaman dan pengamalan yang baik terhadap Pancasila UUDNRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan 4 Pilar MPRRI,” pungkasnya.