Jakarta (07/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum optimal dalam memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.
Padahal menurut Johan, prioritas program mesti diarahkan pada tata Kelola hutan berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Saya menilai kelemahan atau kegagalan kinerja KLHK ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan, banyaknya kasus illegal logging, tidak terselesaikannya kasus konflik lahan dan ter-marginalkannya masyarakat adat dalam proses tata Kelola hutan,” ujar Johan saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri LHK beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin, (06/06).
Johan juga meminta KLHK untuk fokus menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan terutama hutan di Pulau Jawa yang sedang kritis.
“Kelestarian hutan harus lebih diprioritaskan dari pada pembangunan yang berdampak merusak hutan dan lingkungan”, tegasnya
Politisi PKS ini mengaku prihatin atas kondisi hutan di Pulau Jawa dimana telah terjadi deforestasi besar-besaran yang mencapai 2.050.645 Ha dari periode tahun 2000-2017 dengan laju sebesar 125.460 Ha/tahun.
“Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah sebab dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan akan merugikan kehidupan manusia dan seluruh komponen lingkungan hidup”, ujarnya.
Legislator ini menyoroti terbitnya Kepmen LHK No. 287/MenLHK/Setjen/PLA-2/4/2022 tgl 5 April 2022 tentang penetapan Kawasan dengan pengelolaan khusus pada Sebagian hutan negara yang berada pada Kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa.
“Hal ini perlu dipertanyakan karena kebijakan tersebut berpotensi merusak tatanan sistem hutan lestari yang dikhawatirkan berdampak negatif pada kelestarian hutan dan berakibat merugikan masyarakat luas,” imbuh Johan.
Selain itu, lanjut Johan, kebijakan yang dikeluarkan KLHK tersebut belum dilengkapi dengan lampiran peta sebagai satu kesatuan dengan SK tersebut.
“Hal ini dapat menimbulkan multi interpretasi terhadap penentuan areal KHDPK dan dapat berakibat menimbulkan kegaduhan atau konflik sosial di tingkat akar rumput”, ucap Johan.
“Untuk menjaga kelestarian hutan, saya minta KLHK perlu segera mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan” tutur Johan.
Wakil Rakyat dari NTB ini mengungkapkan saat ini luas hutan yang dilepaskan untuk TORA sebesar 728,1ribu hektar dan luas Kawasan hutan yang dikelola masyarakat sebesar 1.750.000 hektar.
“Maka perlu dipertanyakan sejauh mana pengawasan KLHK terhadap lahan-lahan yang telah dilepaskan tersebut dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan lahan tersebut karena luasnya sangat besar dan perlu dievaluasi sejauh mana dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” urai Johan.
“Saat ini negara dihadapkan pada ancaman krisis pangan, energi dan Keuangan maka mestinya KLHK mengambil peran sebagai kontributor penting untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan namun sayangnya selama ini peran ekonomi KLHK belum signifikan bagi ekonomi nasional,” demikian tutup Johan Rosihan.