Jakarta (23/05) — Pakar Otonomi Daerah, Djohermansyah Johan, menegaskan pentingnya pelaksanaan otonomi daerah secara konsekuen demi menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikannya dalam pembukaan salah satu Program Unggulan Fraksi PKS DPR RI, Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan, yang mengangkat tema ‘Kebangkitan Ekonomi Daerah: Masa Depan Indonesia’, Senin (23/05/2022).

Menurut Johan, saat ini masih cukup banyak hambatan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

“Desentralisasi ekonomi belum berjalan dengan baik karena belum tuntasnya permasalahan desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal”, ungkap Presiden Institut Otonomi Daerah tersebut.

Pemerintah pusat, imbuhnya, perlu berhati-hati dalam merumuskan kewajiban pusat-daerah. Jangan sampai kebijakan yang diputuskan bertentangan dengan prinsip keadilan bagi daerah.

“Fenomena resentralisasi dan de-otonomisasi dalam produk legislasi nasional telah menghambat gerak laju kemandirian ekonomi di daerah”, tegasnya.

Di saat yang sama, ia pun mengkritisi kegagalan banyak daerah dalam mencapai kemandirian ekonomi.

“Saat ini, sebagian besar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia belum mandiri secara fiskal, sehingga pembiayaan APBD sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat”, paparnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa otonomi daerah ditujukan untuk penguatan dan pendalaman demokrasi di daerah. Maka, merupakan suatu hal yang kontradiktif apabila otonomi daerah justru memperlemah proses demokratisasi.

“Pelaksanaan otonomi daerah harus berkorelasi dengan peningkatan pelayanan publik, yang intinya adalah untuk pemenuhan kepentingan rakyat di daerah”, pungkasnya.