Jakarta (23/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi perhelatan Sector Ministers Meeting (SMM) Sanitation and Water for All (SWA) 2022 yang dilaksanakan pada (18-19/05/2022) di Jakarta, Indonesia.

Sebagai tuan rumah, imbuh Suryadi, Indonesia tidak hanya wajib menyukseskan acara tersebut, namun juga harus mampu mengimplementasikan segala kesepakatan yang dihasilkan.

“SWA sendiri adalah kemitraan multi-pemangku kepentingan global yang diselenggarakan oleh PBB dan mitra mereka dari masyarakat sipil, sektor swasta, badan-badan PBB, lembaga penelitian dan pembelajaran, bank pembangunan dan komunitas donor, untuk mencapai Tujuan ke-6 Pembangunan Berkelanjutan yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua,” terang pria yang akrab disapa SJP ini.

SJP menambahkan, Wapres Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa di Indonesia akses terhadap air minum layak telah menjangkau lebih dari 90% penduduk, tetapi capaian akses air minum aman baru sekitar 11%. Untuk akses sanitasi, saat ini sekitar 80% penduduk mempunyai akses sanitasi layak, sedangkan sanitasi aman baru dinikmati oleh sekitar 7%.

“Sampai saat ini, Indonesia sendiri masih sangat tertinggal dari banyak negara tetangga ASEAN di sektor sanitasi dan air minum. Menurut data Joint Monitoring Program (JMP) WHO-Unicef pada tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah untuk wilayah ASEAN terkait akses sanitasi. Dimana akses sanitasi Indonesia pada saat itu baru 75%, sedangkan negara ASEAN lain seperti Malaysia, Thailand dan Singapura sudah memiliki akses 100%,” papar Anggota DPR RI dari Dapil NTB ini.

Bahkan Filipina, tegasnya, pada saat itu telah mencapai 91% akses sanitasi. Walaupun demikian menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2020 mencatat Indonesia telah mencapai 79,5 persen untuk akses sanitasi layak, termasuk 7,6 persen untuk sanitasi aman, serta capaian BABS sebesar 6,2 persen.

“Sedangkan di sektor air minum Indonesia juga berada di peringkat kedua dari bawah menurut data Joint Monitoring Program (JMP) WHO-Unicef pada tahun 2017. Pada data tersebut disebutkan bahwa Indonesia baru memenuhi akses layak dasar air minum sebesar 89%, padahal negara tetangga seperti Malaysia telah mencapai 90% akses aman dan hanya 3% penduduk Malaysia yang memiliki akses layak dasar air minum”, pungkasnya.

Negara ASEAN lain seperti Filipina pun, imbuh SJP, memiliki peringkat di atas Indonesia dimana 47% penduduknya telah mendapatkan akses aman air minum dan 47% lainnya mendapatkan akses layak dasar.

“Sementara itu menurut Susenas 2020 tercatat telah ada peningkatan dimana akses air minum layak telah mencapai 90,2 %, dimana 11,9% diantaranya merupakan akses air minum aman,” sebut SJP.

Melihat data-data tersebut, imbuhnya, tentunya Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

“FPKS meminta Pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk sektor sanitasi dan air minum ini, selain itu Pemerintah juga harus melakukan edukasi pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik,” ujar Suryadi.

Data Kemenkes menunjukkan, tuturnya, hanya 20 persen dari total masyarakat Indonesia peduli terhadap kebersihan dan kesehatan.

“DPR sendiri sudah memasukkan RUU tentang Sanitasi dalam longlist prolegnas 2024. FPKS mendorong RUU tentang Sanitasi ini dapat segera dibahas pada tahun 2023,” tutup SJP.