Jakarta – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait besaran harga dan pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar. BURT kemudian bakal memutuskan lanjut atau tidaknya proyek tersebut.

“Saya akan minta inspektorat utama dan BPK untuk audit segera terkait harga dan pengadaannya,” kata Wakil BURT Achmad Dimyati Natakusumah kepada wartawan, Senin (9/5/2022).

“Baru BURT akan memutuskan lanjut atau tidak dan dicek ada berapa yang ikut lelang dan kenapa yang di bawahnya tidak memenuhi syarat,” lanjutnya.

Dimyati mengakui proses penganggaran pengadaan gorden yang sempat digodok di BURT. Namun, dia mengatakan mekanisme pengadaan dibebaskan tidak ada intervensi dari pihaknya.

“Semua digodok di BURT untuk anggaran DPR. Tidak bisa ujug-ujug,” kata politikus PKS itu.

“Tapi terkait mekanisme pengadaan itu bebas dan mandiri pimpinan dan anggota DPR apalagi BURT tidak bisa intervensi dan ikut campur,” lanjut Dimyati.

Dimyati menegaskan besaran anggaran pengadaan gorden rumah dinas DPR yang bernilai puluhan miliaran itu tetap perlu dicek dan dipelajari. “Besaran itu yang perlu dicek dan dipelajari,” ujarnya