Jakarta (14/04) — Anggota Legislatif Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan keterangan dalam PKS Legislative Report (PLR) saat menghadiri acara Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Kamis (14/04).
Dalam penjelasannya, kelangkaan minyak goreng masih menjadi isu yang hangat di tengah masyarakat. Kelangkaan minyak goreng ini menunjukkan betapa tidak berdayanya negara ini dalam menghadapi mafia minyak goreng.
Baca Juga : Legislator PKS: BLT Minyak Goreng Ujung-ujungnya untuk Pengusahanya Juga
“Sebentar saat rapat paripurna ini, Saya akan angkat agar mengingatkan, bahkan mau tagih janji pimpinan yang waktu itu berjanji memanggil paksa menteri perdagangan yang tidak pernah mau dipanggil oleh DPR. Karena ke depan pada masa sidang berikutnya, kita harapkan ada pertemuan dengan menteri perdagangan agar kita mendapatkan penjelasan dan kita bisa mengawasi kerja-kerja pemerintah. Pemerintah tidak boleh kalah dengan oligarki,” terangnya saat diwawancarai dalam PLR.
Lebih lanjut, Johan menyampaikan bahwa isu yang akan dibawa ke daerah pemilihan saat masa reses berlangsung, tidak jauh dari sosialisasi terkait apa yang telah dikerjakan oleh DPRI RI, khususnya yang menjadi komisinya.
“Pertama, saya akan menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan disini. Kedua tentu, karena saya di komisi IV, saya akan banyak berbicara tentang perkembangan harga komoditas yang anjlok, lalu ketidakmampuan pemerintah dalam menyiapkan sarana produksi (saprodi), dan hal-hal yang lain kebutuhan petani, nelayan, dan pekebun. Itu akan menjadi consent saya nanti,” paparnya.
Baca Juga : Kunjungi Pasar Tradisional, Aleg PKS: Harga Minyak Goreng Curah Masih diatas HET
Johan juga menambahkan, mengingat saat kunjungan Dapil nanti masih berada dalam Bulan Suci Ramadhan.
“Saya berencana bersama-sama warga akan banyak mengadakan pertemuan dalam konteks buka puasa bersama, agar dapat lebih menyapa dan mendekatkan diri dengan masyarakat,” tutup Johan.