Wabah Covid 19 belum benar-benar hilang dari bumi pertiwi, meski senyap namun masih merayap dan menyergap jika tidak hati-hati nan waspada dalam menerapkan protokol kesehatan.
Mengutip informasi dari laman vaksin.kemkes.go.id, hingga Sabtu (2/4/2022) pukul 12.10 WIB, vaksin dosis pertama telah diterima sebanyak 196.850.337 orang. Angka ini mencapai 94,52 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan dosis lengkap atau dosis kedua sudah diterima 159.950.991 orang, mencapai 76,80 persen target. Sementara vaksin dosis ketiga atau vaksin booster telah diterima 23.574.482 orang atau mencapai 11.32 persen.
Utang Indonesia saat ini mencapai 7000 Triliun, angka fantastis dengan defisit yang melewati batas toleransi. Pemerintah memiliki utang sebesar Rp 109 triliun ke Pertamina dan PLN terkait kompensasi penyaluran BBM dan listrik. Kompensasi tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar hingga tahun 2021. Pemerintah juga masih menunggak pembayaran klaim rumah sakit Covid-19 sebesar Rp25,10 triliun untuk tahun layanan 2021.
Bersamaan dengan penanganan Covid yang menyimpan banyak persoalan, beragam komoditas naik dari mulai energi hingga pangan. Bahkan Pemerintah kalah dan menyerah pada mekanisme pasar minyak sayur, barang ditemukan di gerai dengan harga new normal atau mahal. Ironisnya hilang ditelan bumi kala harga murah dan normal.
Kelas menengah paling terasa dari buruknya tata niaga dan tata kelola energi. Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi berjenis Pertamax mengalami kenaikan harga, menyusul Pertamax Turbo dan Dexlite yang telah naik lebih dahulu. Tidak cukup sampai di situ, kenaikan harga juga terjadi pada LPG 12 kg dan 5 kg. Nasib getir belum selesai karena harga Pertalite dan LPG 3 kg juga direncanakan naik.
Pemerintah selalu beralasan bahwa kenaikan hanya untuk kelas menengah, dalihnya hanya terjadi di komoditas non subsidi. Namun Pemerintah lupa bahwa golongan ini juga terdampak oleh pandemi. Kenaikan yang beruntun dan bertubi-tubi praktis akan membuat daya beli mereka tergerus, di tengah stagnasi serta penurunan pendapatan selama dua tahun terakhir.
Di tengah keriuhan kenaikan, ironisnya sejumlah pihak terus getol mengkampanyekan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Saling bersahutan dan sundul menyundul dari eksekutif ke legislatif. Saat publik bereaksi, mereka berdalih bahwa itu bagian dari demokrasi dan aspirasi. Pintar memutar kata, membalikkan fakta. Bagaimana demokrasi memberikan ruang bagi melanggengnya kekuasaan yang tanpa kontrol. Konstitusi disusun sekehendak hati, dikoreksi untuk kalangan sendiri. Indonesia ini terlalu besar untuk kepentingan satu dua orang yang merasa istimewa.
Baca Juga : Catatan Redaksi: Beragam Komoditas Langka, Anehnya Muncul Wacana Pemilu Ditunda
Kadang kita berpikir mengapa ada yang sempat berpikir sangat ‘absurd’ dan pragmatis di tengah situasi publik yang lemah dan rapuh. Tapi dalam waktu terakhir ternyata kita bisa lihat ada bantuan sosial pandemi yang dikorupsi, pelanggaran bergerombol dan merangsek jauh ke jantung rasa adil masyarakat. Para pihak nampak kehilangan rasa malu dan empati. Melakukan orkestrasi kekuasaan di tengah-tengah tontonan rakyat.
Maka sudah waktunya setiap peran pengingat melakukan kontrol melekat dan erat terhadap jalannya pemerintahan. Kita khawatir kondisi makin menjebak Indonesia dalam pusaran masalah yang menahun dan laten. Tidak perlu menjadi seseorang yang berdaya, cukup menjadi manusia Indonesia yang bertanggung jawab.