Jakarta (07/04) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyayangkan sikap Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang hanya bisa mengeluh menghadapi pengusaha minyak goreng (migor) nakal.
Harusnya, kata Mulyanto, Menperin jangan sungkan memberi sanksi kepada mereka sebagai terapi kejut agar berikutnya mau mengikuti aturan.
“Negara tidak boleh mengeluh dan kalah dari pengusaha migor curah nakal. Bila demikian maka yang dikorbankan adalah rakyat kecil, yang terpaksa membeli migor dengan harga mahal,” tandas Mulyanto.
Baca Juga : PKS Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng
Sementara, imbuhnya, Negara merogoh dua kocek sekaligus, satu untuk membayar subsidi migor curah kepada pengusaha migor dan satu lagi untuk membayar BLT migor sebesar Rp. 300 ribu per orang untuk puluhan juta orang.
“Padahal harga migor curah di pasar tetap saja tidak turun. Masih jauh diatas harga eceran tertinggi (HET). Ini kan sungguh menyedihkan,” terang Mulyanto.
Berdasarkan data pantauan PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) Nasional (Rabu, 6 April) harga rata-rata nasional migor curah adalah seharga Rp.20.000 per kg. Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing harga migor curah sebesar Rp. 22.850; Rp. 22.800; Rp. 20.300; dan Rp. 20.700,- per kg. Angka ini masih jauh di atas HET yang sebesar Rp. 15.500 per kg. Artinya harga migor curah masih belum aman-terkendali.
“Dengan terbentuknya Satgas Migor Curah, Menperin bersama Polri jangan ragu-ragu untuk menindak tegas produsen maupun distributor yang menyimpang dan merugikan keuangan negara. Terapi kejut harus dilakukan agar pengusaha nakal jera.
Baca Juga : Aleg PKS Nilai Naiknya Harga Migor Akibat Lemahnya Pemerintah dan Rakusnya Pengusaha
Bila yang dilakukan Menperin cuma ‘bisnis as ussual’ dan hanya berwacana, tanpa adanya tindakan yang tegas dan radikal, maka mohon maaf, siap-siap saja untuk terus dipermainkan dan menjadi bulan-bulanan mafia migor dan kinerja Menperin akan mengalami nasib serupa dengan Mendag, yang ‘KO’ dihantam mafia migor,” pungkas Politisi PKS ini.
Pasalnya, ujar Mulyanto untuk kesekian kalinya janji Menperin kembali diingkari. Terbukti, tanggal 4 April, sesuai waktu yang dijanjikan, migor curah tidak aman terkendali.
Sebelumnya Menperin berjanji, bahwa paling lambat akhir bulan Maret soal migor ini sudah dapat dituntaskan. Namun kenyataannya sangat berbeda.
“Hari ini kita tidak tahu, apakah Menperin punya target waktu untuk menyelesaikan kisruh migor curah ini?” tandas Mulyanto.