Makassar (23/02) — Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, kembali menegaskan pentingnya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah. Selain menerapkan digitalisasi, pemerintah dan produsen pupuk diminta tidak ragu untuk memecat distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Hal tersebut disampaikan Andi Akmal saat melakukan kunjungan kerja anggota Komisi IV DPR RI ke Perum Bulog Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar, belum lama ini.

Baca Juga : Aleg PKS Tegaskan DPR Cari Cara Terbaik Terkait Program Pupuk Bersubsidi

“Kalau terbukti nakal copot saja izinnya. Cabut pak, jangan melihat siapa di belakangnya,” ujar Andi Akmal, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain memberikan sanksi tegas, Andi Akmal juga menekankan sekaligus mendorong pentingnya pemanfaatan teknologi digital. Karena dengan digitalisasi, pemerintah dan produsen dapat memperkuat sistem pengawasan. Terlebih PT Pupuk Indonesia (Persero), sebagai produsen pupuk bersubsidi, memiliki kinerja keuangan yang sangat bagus. Sehingga sudah seharusnya memiliki sistem pengawasan digital yang lebih baik.

Baca Juga : Anggota FPKS Minta Pelibatan BUMDES untuk Kurangi Persoalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Lebih lanjut, Andi Akmal juga meminta kepada Pupuk Indonesia untuk memperluas program Agro Solution, atau kini bernama Makmur. Karena program ini dapat melayani petani secara lengkap. Mulai dari pasokan pupuk komersil, benih, permodalan, jaminan pembelian hasil panen (off taker), hingga asuransi. Hal ini tentunya dapat meningkatkan semangat petani untuk menanam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi.

“Tapi jangan hanya 50 ribu hektar, kalau bisa satu juta hektar sampai seluruh Indonesia. Di Sulsel ini baru satu desa saja, ini baru bisa kelihatan bahwa petani bisa kita bantu,” ujar Andi Akmal, yang juga legislator Senayan asal Provinsi Sulsel.