Jakarta (20/01) — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar mengawasi penerapan karantina di hotel yang banyak dikeluhkan masyarakat, baik  terkait besarnya biaya maupun fasilitas yang disediakan.

“Pelaksanaan karantina di hotel untuk masyarakat yang baru kembali dari luar negeri  harus diawasi pemerintah. Satgas Covid-19 tidak boleh lepas tangan dan menutup mata atas keluhan masyarakat,”  kata Netty dalam keterangan media, Rabu (18/01/2022).

Menurut Netty, buruknya fasilitas dan pelayanan hotel tempat karantina ini sudah cukup banyak dikeluhkan masyarakat, bahkan juga dikeluhkan oleh WNA.

“Jika tidak segera ditangani, hal ini tentunya akan mencoreng wajah negara di mata internasional,” sambung Netty yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

“Pengawasan ini harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. Fasilitas  dan pelayanan hotel harus layak dan memadai sebagai tempat tinggal sementara. Jangan sampai mahal biaya namun minim fasilitas,” tambahnya.

Bahkan dengan masa karantina  7-10 hari, kata Netty,  fasilitas hotel untuk  karantina itu seharusnya  lebih bagus dibandingkan hotel biasa di kelas yang sama agar masyarakat merasa nyaman dan tidak stress.

Terkait biaya karantina di hotel, kata Netty, Pemerintah harus  menentukan batasan biaya karantina.

“Lakukan koordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atau pihak lain. Karantina kan bukan rekreasi mencari kesenangan, tapi bentuk tanggungjawab warga negara untuk mencegah penyebaran pandemi. Jadi, pemerintah harus membantu dengan memberi kemudahan dan harga yang wajar,” tandasnya.

Netty juga meminta  pemerintah agar memastikan prokes  karantina  berjalan efektif guna  mengendalikan transmisi  Covid-19, khususnya Omicron yang sedang melonjak di luar negeri.

“Jangan ada lagi orang yang lolos atau keluar dari karantina padahal statusnya terinfeksi.” Katanya.

Terakhir Netty meminta pemerintah menjelaskan kepada publik alasan di balik adanya karantina yang 5, 7 dan 10 hari.

“Ini kan perlu ada penjelasannya secara resmi dari pemerintah, agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menaruh curiga. Jelaskan secara saintifik agar publik paham dan punya trust terhadap kebijakan karantina yang diambil” terangnya.

“Pemerintah harus jelaskan juga penanganan varian Omicron yang akan dilakukan. Varian Omicron ini tentu berbeda dengan varian sebelumnya, oleh karena itu jangan dipukul rata dalam penanganannya. Jadikan penanganan delta beberapa waktu lalu sebagai pertimbangan dan evaluasi untuk penanganan varian Omicron saat ini” katanya.