Jakarta (27/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana kenaikan Tarif Jalan Tol Simpang Susun Tomang-Tangerang-Cikupa sebesar Rp.500 pada setiap golongan mulai Minggu (26/12/2021).
Hal itu, menurut Anggota Komisi V itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KepmenPUPR) No.1527/KPTS/M/2021 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa.
“Evaluasi dan penyesuaian tarif tol ini dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi, yaitu inflasi di wilayah Tangerang periode Maret 2019-Agustus 2021 sebesar 4,46 persen,” ungkap pria yang akrab disapa SJP.
Namun, kata SJP, sepertinya KepmenPUPR ini hanya memasukkan pengaruh laju inflasi sehingga belum sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang resmi disahkan menjadi UU pada Kamis (17/12/2021) lalu.
“Pada Pasal 48 ayat (3) menyebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan: a. pengaruh laju inflasi; dan b. evaluasi terhadap pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Jalan Tol,” sebut Suryadi.
Mengacu hal tersebut, kata Suryadi, FPKS meminta adanya pemenuhan SPM Jalan Tol tersebut terlebih dulu sebelum adanya kenaikan tarif.
“Pasal 51A ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa SPM Jalan Tol tersebut meliputi : a. kondisi Jalan Tol; b. prasarana keselamatan dan keamanan; dan c. prasarana pendukung layanan bagi pengguna Jalan Tol. Dan pada ayat (6) pasal yang sama disebutkan bahwa hasil evaluasi SPM Jalan Tol tersebut merupakan informasi publik,” pungkasnya.
Dengan demikian, tambah SJP, FPKS mendorong agar adanya transparansi tentang hasil evaluasi SPM Jalan Tol Simpang Susun Tomang-Tangerang-Cikupa sebelum adanya kenaikan tarif tol tersebut.
“FPKS juga mengingatkan bahwa UU Jalan yang baru disahkan ini sudah seharusnya menjadi tolok ukur baru dalam pelayanan. SPM menjadi klausul baru yang harus dipenuhi dalam perawatan Jalan Tol dan penyesuaian tarif Jalan Tol ke depan,” ujar SJP.
Pada Pasal 51A ayat (7), lanjut Suryadi, disebutkan bahwa perlu adanya Peraturan Pemerintah untuk mengatur SPM Jalan Tol lebih lanjut. Sejauh ini, baru ada Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol berdasarkan UU Jalan yang lama.
“Oleh karena itu, FPKS mendesak agar Pemerintah mengatur dulu SPM Jalan Tol melalui Peraturan Pemerintah sesuai dengan UU Jalan yang baru disahkan tersebut, baru kemudian memutuskan menaikkan tarif Jalan Tol,” tutup Anggota DPR asal Dapil NTB ini.