Jakarta (01/12) — Anggota Legislatif Fraksi PKS, Slamet dalam program unggulan Fraksi PKS Hari Aspirasi menerima aspirasi dari Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonsia (HNSI) terkait PP No 85 Tahun 2021 dan Permen KKP No 21 Tahun 2021 pada Rabu pagi (01/12/2021).
“Terkait PP No 85 ini kami menerima ratusan aduan daripara pengusaha ikan yang menyatakan keberatan dengan PNPB. Kepulauan Riau sendiri sebetulnya berharap bisa memaksimalkan potensi laut untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika itu kami sudah melaunching anggaran retribusi laut sebesar 200 milyar, namun ternyata menurut kementrian tidak bisa karena masuk ke kewenangan pusat.” Ujar Raden Hari Cahyono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Dari 117ribu KM2 wilayah Kepulauan Riau, 96% diantaranya adalah laut, dan 22 pulau terluarnya berhadapan langsung dengan 4 negara tetangga. Sehingga Pemerintah Daerah memandang potensi kelautan Kepulauan Riau dapat difokuskan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sebelumnya mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Dapat dilihat bahwa dari sisi geografis dan potensi Kepulauan Riau seharusnya bisa mendorong keunggulan maritim kita. Kepulauan Riau saat ini memiliki 200ribu nelayan yang didominasi oleh nalayan kecil. Sarana prasarana nelayan kita juga masih minim dan hanya ada dua pelabuhan pemerintah yang beroperasi, yang di Anambas juga kurang berkembang.” Tutur perwakilan dari DInas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.
PP No 85 tahun 2021 ini dipandang menjadi suatu persoalan karena adanya peningkatan biaya bagi para nelayan yang harus dibayarkan. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang mengatur perbedaan zona penangkapan ikan juga semakin membuat para nelayan kesusahan yang berpotensi memicu bentrokan nelayan lokal.
“Aturan ini jelas meresahkan para pengusaha ikan lokal. Karena lautan kita ini berpotensi diacak-acak oleh kapal asing, apalagi melihat pengawasan laut kita yang masih kurang. Kami khawatir nelayan kami yang diusir, padahal mereka juga punya hak mencari ikan disana.” Ucap Eko Fitriandi, wakil ketua HNSI.
Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa dengan membuka paket wisata di Natuna serta pengadaan galeri produk olahan baik pangan maupun non-pangan berskala internasional juga mampu mendorong Kepulauan Riau menjadi pusat maritim.
“Dari sisi anggaran, KKP ini memang paling kecil karena diangap tidak bisa belanja. Ini juga menjadi catatan kami di tahun 2022 agar anggaran dialokasikan dengan baik.” Ujar Anggota Komisi IV menyoroti adanya kontradiksi antara peningkatan potensi maritim dengan anggaran yang minim.
Dalam aspirasi tersebut, Slamet menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam perwujudan Indonesia sebagai negara maritim. Slamet juga akan mendorong Komisi IV untuk mengadakan diskusi dengan KKP secara formal untuk mengatasi realiasi peraturan di daerah.
“Aspirasi ini insyaAllah sudah kami rangkum. Terkait PP juga sudah kami proses, yang penting adalah komunikasi terus berjalan. Kami akan fokus pada apa yang bisa kami support, bahkan kalau bisa diagendakan nanti Komisi IV kunjungan langsung ke Kepulauan Riau.” Pungkas Slamet dalam tanggapannya.
Sebagai informasi, FPKS DPR RI memiliki Program Unggulan Fraksi PKS yang berorientasi kepada kerakyatan, keumatan dan nasionalisme kebangsaan.
PROGRAM UNGGULAN FPKS DPR RI
1. Hari Aspirasi Rakyat (Selasa dan Jum’at)
➡️ Karpet merah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Anggota DPR Fraksi PKS, tanpa sulit dan berbelit. Memperkuat fungsi representasi dan relasi konstituensi yang kokoh di DPR.
2. Diplomasi Parlemen (Kunjungan Resmi Fraksi PKS kepada Mitra Fraksi di Luar Negeri & Ambassador’s Talks)
➡️ Upaya Fraksi mendukung diplomasi RI melalui peran diplomasi parlemen, menjalin persahabatan dan kerjasama dengan para duta besar, parlemen negara sahabat, organisasi internasional, dan mitra strategis internasional lainnya.
3. Lomba Karya Tulis Kebangsaan
➡️ Menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, memupuk rasa cinta tanah air, peduli terhadap kondisi bangsa dan negara melalui tulisan ide dan gagasan untuk kemajuan Indonesia
4. Lomba Baca Kitab Kuning
➡️ Menghidupkan kecintaan pelajar pada ilmu, ulama, pesantren serta khasanah pengetahuan Islam dari sumbernya yang original dan otentik.
5. Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno
➡️ Menghayati makana proklamasi dan menumbuhkan semangat patriotisme generasi bangsa untuk terus menjaga kemerdekaan dalam dimensi kekinian.
6. Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa
➡️ Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada genarasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.
7. Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan
➡️ Bentuk komitmen kebangsaan Fraksi PKS dengan membahas isu-isu fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan. Menghadirkan tokoh PKS, tokoh bangsa dan pakar yang terkemuka.
8. Parlementaria ( Diskusi Publik, PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report, Ruang Aleg dan Internshipks)
➡️ Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.