Jakarta (01/11) — Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil menyoroti dana otonomi khusus agar tidak kembali sia-sia ketika diwawancara dalam segmen PKS Legislative Report Edisi Rapat Paripurna pada Senin pagi (01/11/2021).

“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ada dana SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD Aceh kurang lebih berjumlah 4 triliun. Saya berharap dana tersebut dapat dioptimalkan sebagaimana aspirasi masyarakat agar perekonomian bisa bergerak. Terutama sebagai upaya meminimalisir potensi kejahatan yang terjadidi Aceh.” Ucap Legislator Dapil Naggroe Aceh Darussalam II tersebut.

Usai melaksanakan reses, Anggota Dewan Fraksi PKS tersebut menyampaikan bahwa isu kriminalitas menjadi salah satu isu yang krusial di Aceh. Pasalnya, isu tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan dengan jatuhnya korban jiwa.

“Optimalisasi anggaran pada sarana dan prasarana di beberapa kabupaten dan kota juga perlu untuk diperhatikan. Apalagi saya melihat bahwa isu banjir ini sangat krusial, dengan memasifkan reboisasi di daerah rawan banjir harapannya ‘prolem’ lama ini segera selesai” Sambung Nasir.

Wacana revisi Undang-Undang Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang berisi tindak lanjut perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka juga cukup hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat.

Di akhir wawancara, Nasir menegaskan bahwa perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan posisi Aceh sebagai daerah berotonomi khusus, utamanya dalam pemberian ruang fiskal untuk melakukan terobosan pembangunan demi perbaikan ekonomi.