Jakarta (01/11) — Legislator Fraksi PKS Amin AK menyoroti eksploitasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garuda Indonesia yang kini berada di tepi jurang kepailitan. Ia menyampaikan hal tersebut melalui interupsi pada Sidang Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 DPR RI yang dilaksanakan pada Senin (1/11) siang.

“Kebangkrutan Garuda bukan semata-mata akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, namun lebih disebabkan oleh tindakan moral hazard manajemen Garuda selama bertahun-tahun yang membebani Garuda hingga saat ini,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV tersebut.

Amin menyebutkan beberapa bentuk tindakan moral hazard tersebut di antaranya adalah penggelembungan jumlah pesawat yang disewa, yaitu mencapai 142 unit dari kebutuhan riil 41 unit, penggelembungan harga sewa $1,4 juta per bulan dari harga wajar $750 ribu per bulan, serta pemborosan keuangan perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah direksi dan komisaris BUMN tersebut.

“Karena itu, saya Amin Ak mendesak agar DPR RI membentuk pansus untuk menangani kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia agar persoalan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate governance terungkap secara terang benderang.” Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menyimpulkan dengan tegas.

Dalam interupsinya, Anggota Baleg DPR RI tersebut mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh agar semua pelaku yang terbukti melanggar hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sangat penting untuk memutus rantai tindak moral hazard di BUMN, terutama di tubuh PT Garuda Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekspresi nasionalisme rakyat yang, dalam sejarahnya, bahu-membahu untuk mengembangkan sebuah maskapai milik Indonesia.