Jakarta (16/10) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pinjaman online (pinjol) pada Jumat (15/10/2021).
Anggota DPR RI asal Dapil DKI Jakarta I ini mengapresiasi langkah presiden yang langsung turun menangani masalah pinjol illegal.
“Karena kasus-kasus yang muncul akibat pinjol illegal sudah sangat meresahkan masyarakat,” kata Anis.
Anggota DPR dari daerah perwakilan Jakarta Timur ini menyatakan keprihatinannya atas kasus yang merupakan dampak dari pinjol illegal.
“Kegiatan-kegiatan penagihan yang dilakukan oleh pinjol illegal yang cenderung menteror para nasabah dan dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi menjadi sorotannya. Tidak sedikit masyarakat yang merasa malu karena kasus tunggakannya di sebar kepada teman-temannya yang mengakibatkan gangguan mental bahkan nekat melakukan Tindakan bunuh diri. Ini sudah melampaui batas,” tutur Anis.
Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menegaskan bahwa OJK memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengawasi industry jasa keuangan termasuk pinjol.
Anis menyatakan bahwa DPR sudah sering bertanya dan meminta keterangan kepada OJK terkait dengan pinjol. OJK sendiri sudah memiliki Satgas Waspada Investasi (SWI) yang diberi tugas untuk mengawasi pinjol. OJK sendiri memiliki kewenangan untuk menutup dan memblokir pinjol illegal bekerja sama dengan Kominfo.
“Namun nyatanya tidak mudah, karena menurut OJK ditutup satu tumbuh pinjol lebih dari satu. Ini sebagai dampak dari teknologi digital yang bisa membuat aplikasi kapan saja dan dari mana saja,” ujar Anis.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan permasalahan secara makro. Bahwa saat ini masyarakat membutuhkan uang, sementara untuk pinjam ke bank syaratnya banyak dan diluar kemampuan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak bankable akhirnya memilih pinjol yang lebih mudah.
“Disinilah tugas perbankan harus dikembangkan. Bagaimana menjemput bola dengan memberikan akses lebih mudah untuk masyarakat,” tegas Anis.
Terkait dengan mudahnya pinjol mendapatkan data masyarakat dalam hal ini nomor telfon, politisi senior PKS ini mendorong agar Kominfo bisa meningkatkan kerjasamanya dengan OJK walaupun selama ini sudah tergabung dalam SWI.
“Harus ada tindakan lebih tegas dan sinergi. Kominfo mendeteksi dan memblokir pinjol illegal, OJK bekerja sama dengan stakeholder di masyarakat meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Minimalnya masyarakat harus jeli melihat mana pinjol yang berizin OJK dan mana yang illegal. Sehingga Ketika terjadi kasus, pinjol yang bersangkutan bisa segera diberikan sanksi,” pungkas Anis.
Sebelumnya pada rapat terbatas, Presiden Jokowi dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menginginkan agar pinjol-pinjol ilegal ditindak karena telah meresahkan masyarakat.