Jakarta (04/10) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengingatkan bahwa memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, wajarnya adalah dengan tidak melepasnya dari konteks peristiwa yang menghadirkan bukti kesaktian Pancasila.
Pria yang akrab disapa HNW menambahkan kondisi tersebut bisa direalisasikan ketika ideologi Pancasila menggerakkan Negara/TNI bersama Bangsa dan Umat beragama, bangkit bersatu, menangkan dan selamatkan Pancasila dari rongrongan G30S PKI, yang bila PKI berhasil maka ideologi Negara Pancasila akan diubah sesuai ideologi komunisnya PKI.
“Radikalisme PKI yang memusuhi dan menjadikan korbannya dari kalangan TNI AD, Agama dan tokoh-tokoh Islam, telah digagalkan berkat kesatupaduan TNI AD dengan Ormas Agama Islam seperti Muhammadiyah dengan Kokamnya dan NU dengan GP Anshornya. Itulah fakta sejarah Kesaktian Pancasila yang hadirkan kesatupaduan Negara/TNI dengan Umat Beragama (Islam) yang berhasil selamatkan NKRI dan Pancasila serta kalahkan radikalisme, terorisme dan intolerannya kaum komunis PKI, itulah yang mestinya paling utama dijelaskan, agar generasi muda memahami sejarah dengan baik dan benar, agar mereka dan NKRI tidak kembali jadi korban kejahatan dan bahaya laten terorisme dan radikalisme PKI dengan ideologi komunismenya,” papar HNW.
Maka aneh, imbuhnya, bila saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila malah
menonjolkan issu radikalisme Agama, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan radikalisme Agama, dan Agama yang mana? Sebab itu bisa memunculkan saling curiga, dan memandang negatif kepada Agama, padahal Agama dengan Ormas Islamnya justru telah diakui Negara sebagai pihak yang berjasa menyelamatkan ideologi Pancasila dan NKRI dari radikalisme dan terorisme G30SPKI.
“Tentu saja kita mendukung upaya untuk menghadirkan kebanggaan generasi muda atas kepahlawanan dan jasa-jasa para Pahlawan Nasional yang telah hadirkan Republik Indonesia Merdeka, dengan ideologi Pancasila dan NKRI nya. Karenanya kita juga sepakat, menolak berbagai upaya untuk mengkaburkan sejarah Bangsa dan perjuangan Pahlawan-pahlawan Bangsa baik dari kalangan Nasionalis Kebangsaan seperti Bung Karno, Hatta, Yamin, A Subarjo, maupun Nasionalis Keagamaan Islam seperti KH Wahid Hasyim, KH Abdul Kahar Mudzakkir, Agus Salim, Kasman Singodimejo, M Natsir, termasuk Nasionalis keagamaan non Islam spt AA Maramis,” jelas HNW.
Upaya-upaya pengaburan sejarah itu, kata HNW, harus dikoreksi dan ditolak, agar generasi muda tetap mempunyai kebanggaan terhadap sejarah dan keunggulan bangsanya.
“Dan wajar bila hal negatif itulah yang juga ditolak dan dikoreksi termasuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),” tegas HNW.
Hal ini dinyatakan HNW sebagai respon atas pernyataan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid yang menyebut adanya kaum radikal dan intoleran yang kerap berusaha menghilangkan atau mengaburkan sejarah bangsa agar pemuda Indonesia tidak mempunyai kebanggaan terhadap bangsanya.
HNW sapaan akrabnya sependapat bahwa sejarah bisa menjadi salah satu rujukan dalam menghadirkan kebijakan anti radikalisme dan terorisme tersebut.
“Kita menolak intoleransi dan radikalisme, dan karenanya harus waspadai upaya-upaya yang ingin mengaburkan sejarah. Karena memang belakangan ada berbagai pihak yang bermanuver untuk mengaburkan sejarah, seperti tuntutan pencabutan TAP MPRS no XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai Partai Terlarang di Indonesia, atau seperti pernah adanya ‘Kamus Sejarah Indonesia’ yang sempat disusun oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud yang mengaburkan sejarah pemberontakan PKI tahun 1965 dan menghilangkan peran tokoh-tokoh Bapak Bangsa dari umat Islam seperti KH Hasyim Asyari, KH Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, Mr Syafrudin Prawiranegara, M Natsir pada jilid 1 nya yang membahas periode pembentukan Negara Indonesia, tapi justru banyak menampilkan tokoh-tokoh PKI, termasuk yang akan mengubah ideologi negara Pancasila dengan komunisme dan
memberontak terhadap negara RI yang sah; seperti Semaun, Alimin, Muso, DN Aidit dan lainnya” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (04/10).
HNW mengatakan sikap waspada terhadap radikalis dan intoleran komunis ini perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan, karena berdasarkan fakta sejarah, gerakan komunisme di Indonesia telah dua kali melawan pemerintah Republik Indonesia yang sah dan akan mengubah ideologi negara, Pancasila.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar program pencegahan radikalisme dan terorisme BNPT tidak menjadi korban dari pengaburan sejarah radikalisme dan intoleran terorisme Komunis, dengan saat peringati Hari Kesaktian Pancasila, dengan berterimakasih kepada Umat beragama Islam, yang justru telah berjasa menghadirkan moderasi Islam dan keselamatan Negara.
“Janganlah phobia dengan kaum beragama, karena mereka justru telah berjasa menyelamatkan sejarah perjuangan bangsa dengan meghadirkan Pancasila, selamatkan Republik Indonesia dari kemungkinan penjajahan kembali oleh Belanda dengan fatwa jihad (22/10/1945) dan amanat Jihad (28/5/1946), dan bersama TNI selamatkan NKRI dan Pancasila dari dua kali pemberontakan PKI. Mestinya BNPT justru mengajak Umat Beragama (Islam dllnya) untuk melanjutkan peran sejarah tersebut; bersama Negara/TNI dan Polri membentengi dan menyelamatkan negara dan kaum mudanya dari bahaya laten radikalisme dan terorisme Komunis maupun ideologi apapun yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana sudah diatur dalam Perppu No 2/2017,” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa Pancasila dibahas, disepakati dan diterima oleh Ulama-ulama Islam anggota Panitia 9 maupun PPKI, dan pastilah sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dimusuhi oleh gerakan komunisme melalui PKI.
“Jadi, jangan kaburkan sejarah, PKI yang radikalis intoleran komunis, terbukti 2 kali memberontak terhadap Pemerintah RI yang sah, dan akan mengubah Pancasila sebagai ideologi Negara yang sah, sedangkan kelompok agama-agama Islam dan tokoh-tokohnya justru telah terbukti terlibat dalam penyelamatan Indonesia menjadi NKRI melalui Mosi Integral M Natsir (Tokoh Partai Islam Masyumi), dan menyelamatkan ideologi Negara; Pancasila dari radikalisme, terorisme dan pemberontakan PKI. Ini dipentingkan, agar generasi muda dan Indonesia kedepan selamat dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme meskipun tampil dengan gaya barunya” pungkasnya.