Tasikmalaya (15/09) — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji rencana untuk mempermanenkan penerapan ganjil genap (gage) di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Uji coba yang dilakukan pada 10-12 September 2021 adalah dalam rangka mengatasi kepadatan lalu lintas.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, meminta Pemerintah Pusat untuk lebih komprehensif dalam menganalisis uji coba sistem ini.

Toriq berharap akan ada opsi lainnya yang lebih efektif. Yang bukan hanya untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di Jalur Puncak saja.

“Kita tidak mau tim uji coba sistem gage. Hanya sekedar membuat kajian. Mereka harus turun ke lapangan untuk berdialog dengan semua elemen masyarakat. Bahkan jika bisa hasil diskusi nantinya mengeluarkan aturan yang memenuhi seluruh aspek untuk menata Puncak,” ujar dia.

Toriq menyebutkan Sebagian besar warga kawasan tersebut menggantungkan hidup dari pariwisata. Baik sebagai pedagang, pengurus villa atau penginapan, hingga penjual oleh-oleh khas Puncak Kabupaten Bogor.

“Sebelum Covid-19, rata-rata pendapatan bersih pedagang harian di Puncak itu Rp100 ribu per hari. Sekarang paling hanya Rp10 sampai Rp30 ribu. Lantaran itu, ratusan pedagang dan pengelola vila di kawasan Puncak sepakat memasang bendera putih. Sebagai bentuk pesan masyarakat kepada pemerintah,” tutur Aleg PKS ini.

Oleh karenanya, kata Toriq, penanganan kemacetan di daerah selatan Kabupaten Bogor ini harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah harus juga memikirkan roda ekonomi yang berada di sekitar wilayah ini. Potensi Perdagangan, Tempat Pariwisata, dan hal lain yang menjadi hajat hidup mereka.

“Aturan yang akan keluar nanti, idealnya, tidak hanya mengurai kemacetan tapi juga diimbangi dengan peningkatan perekonomian kawasan puncak. Yang saat ini sedang terpuruk. Bahkan, sekitar 20 persen para pedagang di Puncak gulung tikar karena dampak pandemi ini ,” sebut Toriq mengakhiri.