Jakarta (24/08) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Slamet mengatakan, saat ini internal DPR tengah mendapat sorotan terkait tingkat kepuasan publik yang hanya mencapai 15%. Tentu dengan begitu, menunjukan berada posisi ‘terburuk’ di dalam sejarah parlemen.

“Dibandingkan di tahun periode sebelumnya di dua tahun pertama, kita hanya menyelesaikan empat RUU yang ada,” ujar Slamet dalam Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Selasa (24/08).

Anggota Dapil Jawa Barat IV ini mengatakan, dengan adanya isu terkait penilaian masyarakat bisa dijawab dengan kerja-kerja produktivitas.

Baca juga: Interupsi di Paripurna, Aleg PKS Desak Pemerintah Bantu Warga Riau dari Konflik Lahan

“Saya yakin dengan kepemimpian Ibu Puan, insyaAllah DPR periode ini tidak akan tercatat menjadi DPR yang tidak produktif diantara yang lain,” tukasnya.

Penting untuk meningkatkan performa dari internal dan perlu didorong. Kemudian, program-program legislasi segera dilaksanakan.

“Kami juga menyoroti bagaimana kemudian mengutip pidato Presiden tanggal 16 Agustus kemarin. Beliau menyampaikan bahwa perkembangan sektor pangan terus diupayakan untuk membangun kemandirian pangan,” imbuhnya.

Slamet berharap, Presiden komitmen pada pidato tersebut, yang mana realitanya dalam data di Badan Pusat Statistik (BPS) sangat kontradiktif.

“Catatan saya, di semester pertama tahun 2021 data dari BPS, Pemerintah membuka ruang impor yang luar biasa. Artinya, kita bukan anti impor tetapi ini bahwa perlu dikendalikan terkait dengan nasib petani kita,” tuturnya.