Jakarta (23/08) — Rencana Kemendikbudristek untuk tetap mengadakan Asesmen Nasional pada September 2021 mendapat kritik dari aleg Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.
“Asesmen Nasional ini masih memiliki inkonsistensi dalam hal tujuan dan rencana implementasinya. Tapi sudah dijadwalkan berlangsung September, secara virtual pula. Menurut kami program ini belum matang, sebaiknya ditunda saja,” kata Ledia
Aleg dari Fraksi PKS ini lantas menjabarkan alasannya menyarankan Asesmen Nasional ditunda.
“Pertama karena masih terdapat ketidaksinkronan antara tujuan Asesmen Nasional dengan rencana implementasinya. Kedua terkait situasi pandemi yang belum berakhir,” ungkapnya.
Asesmen Nasional disebutkan oleh Kemendikbudristek merupakan bagian dari evaluasi sistem pendidikan dalam mengukur kinerja sekolah/madrasah dan Pemda dengan tujuan agar sekolah/madrasah dan Pemda mampu melakukan evaluasi diri dan melakukan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.
Asesmen Nasional kemudian dibagi atas tiga cakupan, Asesmen Kompetensi Minimum yang meliputi kompetensi literasi baca dan literasi numerik, Survei Karakter serta Survei Lingkungan Belajar.
“Salah satu pertanyaan yang kemudian hadir adalah apakah karakter siswa dapat disimpulkan lewat sebuah survei? Jawaban normatif mungkin bisa didapat ketika siswa menjawab soal-soal. Namun sesungguhnya penentuan karakter bukan didapat lewat jawaban survei melainkan kita kenali dari sikap dan tindakan yang dapat diamati, dilihat dari perilaku keseharian siswa.” Lanjut Ledia.
Begitupula terkait Survei Lingkungan Belajar, Ledia melihat tujuan dan implementasi Survei Lingkungan Belajar yang dilaksanakan Kemendikbudristek juga tidak sinkron.
“Survei Lingkungan Belajar yang dilakukan Kemdikbud pada tengah tahun lalu memunculkan kegaduhan karena, berdasarkan beberapa laporan dari peserta survei, isian surveinya banyak yang cenderung politis, SARA, rasis dan diskriminatif. Ini menunjukkan bagaimana pihak Kemendikbudristek nampak belum memiliki kesiapan dalam menjabarkan indikator yang tepat pada Survei Lingkungan Belajar ini,” terang Ledia.
Ledia menyepakati bila Asesmen Nasional memang diperlukan namun seharusnya benar-benar dirancang dan disosialisasikan sebagai baseline untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dan Pemda dan sekaligus menghasilkan rekomendasi perlakuan yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan dan wilayah.
“Meski namanya Asesmen Nasional tapi dia bukan untuk memberi ‘nilai’ bagi sekolah namun sebagai baseline yang bisa memberikan gambaran kondisi apa adanya dari masing-masing satuan pendidikan dan wilayah secara unik untuk kemudian dikeluarkan rekomendasi perlakuan yang tepat bagi masing-masing satuan pendidikan dan wilayah tersebut. Tidak bisa dipukul rata,” tegas Ledia.
Sayangnya karena sejak awal disebut bahwa Asesmen Nasional ini adalah pengganti Ujian Nasional banyak sekolah yang salah mengartikan konteks evaluasi yang sebenarnya dimaksudkan sebagai bahan pemetaan malah diartikan untuk ‘ngetes’, hingga munculah bimbel-bimbel AKM bagi murid-murid yang akan disertakan dalam Asesmen Nasional. “Ini jelas salah kaprah dan perlu diluruskan,” kata Ledia menyesalkan.
Karena itulah Ledia kemudian mendorong agar konteks pernyataan dukungan negara bagi perbaikan mutu pendidikan usai Asesmen Nasional seharusnya lebih intens disosialisasikan pihak Kemendikbudristek kepada sekolah daripada pernyataan evaluasi yang banyak disalahartikan sebagai penilaian bagi sekolah.
Terakhir, Sekretaris Fraksi PKS ini menilai, saat pandemi masih berlangsung dan pembelajaran di sebagian besar wilayah Indonesia masih akan memakai metode pembelajaran jarak jauh, Asesmen Nasional ini meski penting selayaknya ditunda dulu sambil dilakukan perbaikan-perbaikan pada indikator asesmen, metode dan pemahaman sosialisasi.
“Memaksakan menyelenggarakan Asesmen Nasional secara daring di masa pandemi ini menurut kami tidak tepat. Selain banyak indikator asesmen yang tidak dapat tergali lewat asesmen daring masih ada prioritas yang harus diutamakan oleh Kemdikbudristek seperti memastikan optimalisasi program vaksinasi bagi pendidik, tenaga kependidikan dan siswa serta memastikan kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran tatap muka terbatas. Maka tunda dulu Asesmen Nasional ini sambil dilakukan perbaikan-perbaikan esensial,” tutup Ledia.