Depok (16/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS kunjungi Pondok Pesantren Nuruzzahro di Baktijaya, Depok pada Ahad (18/07). Kunjungan dilakukan dalam Masa Reses ke- 3 Anggota DPR RI, Masa Persidangan V tahun 2020-2021, untuk menyerap aspirasi masyarakat di dapil.
Selain menyerap aspirasi, Nur Azizah turut memberikan santunan sembako untuk santri dan civitas pesantren.
Kunjungan Nur Azizah yang merupakan Anggota Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Agama, sejalan dengan fungsi kedewanan Nur Azizah untuk mengawasi operasional pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama.
Menurut Nur Azizah, hal ini perlu dilakukan sebagai upaya check and balances dari kerja-kerja kedewanan untuk mengawasi serta menampung aspirasi.
Nur Azizah berharap pendidikan pesantren ini harus senantiasa ditonjolkan, karena kurikulum di pesantren ini memiliki kekhasan yang tidak dimiliki lembaga pendidikan umum.
“Di pesantren umumnya diajarkan untuk memperdalam kitab kuning, maka hal itu sudah seharusnya ditampilkan menjadi sebuah prestasi. Para santri pondok pesantren kini harus tampil percaya diri bersaing dengan ciri khas pesantrennya baik di kancah nasional hingga internasional”, jelas Nur Azizah.
Sementara itu, Khatibul Imam, Kepala Sekolah MTs Nuruzzahroh, juga berharap agar para tokoh agama di kota Depok dapat diperhatikan lagi.
“Depok nuansa keagamaannya sangat kental dan sangat bagus. Kualitas SDM nya juga harus menyesuaikan sebagaimana misi kota Depok menjadi kota religius, sangat strategis untuk pengembangan agama. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan ada perhatian lebih besar dengan kepesantrenan, tentang keagamaan maupun pendidikan”, ungkap Khatibul Imam.
Pada kesempatan ini, Ahmad Munif Suratmaputra, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Nurruzahroh, turut mengapresiasi semangat Nur Azizah selaku Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah memperjuangkan kebenaran, selain untuk kemajuan instansi pondok pesantren yang menjadi representasi umat muslim di Indonesia.
Ahmad Munif juga berharap RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol agama segera di sahkan, karena itu tidak hanya akan menaungi umat Islam saja, tapi juga seluruh umat beragama di Indonesia.
“Kami tentu selaku ummat Islam mempunyai banyak harapan kepada komisi 8 ini agar benar-benar bisa memperjuangkan aspirasi ummat Islam. Untuk membuat kemajuan Ummat Islam di Negeri yang kita cintai ini, kami mendorong pemerintah untuk bisa menjalankan amanahnya dengan baik supaya keadilannya, kesejateraannya berjalan dengan baik. Semoga bisa diperhatikan betul, khususnya kesejahteraan ekonomi harus menjadi perhatian para penjabat kita, sehingga kedepannya tidak ada lagi rakyat yang tidak bisa makan. Memang ini perlu ada kerja keras pemerintah. Di masa covid ini sudah banyak korban, banyak ulama yang wafat, banyak ummat yang meninggal juga, ini suatu keprihatinan”, papar Ahmad Munif.