Jakarta (03/08) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menerima masukan dan aspirasi terkait Survey Lingkungan Belajar yang menuai kontroversi serta sejumlah isu pendidikan yang ramai diperbincangkan.
Kegiatan ini dihadiri lembaga pendidikan yakni PP Muhammadiyah, P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru) dan Komunitas Sekolah.
“Oleh karenanya saya kira, yang tau tentang lapangan tentu Bapak Ibu sebagai penyelenggara pendidikan khususnya dan juga yang langsung interaksi dan bahkan sedang masih bergelut di dunia pendidikan, khususnya tentang Assesmen Nasional,” ujar Abdul Fikri Faqih dalam webinar Hari Aspirasi ‘Survey Lingkungan Belajar’ Assesmen Nasonal, Selasa (03/08).
Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Abdulah Mukti mengatakan, kebijakan yang didirikan oleh kementrian ini begitu kontroversi. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan seyogyanya bisa fokus pada Covid-19, namun nyatanya hanya bisa memberikan fasilitas sebatas kuota internet.
Baca juga: Tolak Holdingisasi PLTP dan PLTU oleh Pertamina, Aleg FPKS: Akan Kami Bantu Suarakan!
“Sementara daerah-daerah dari Banten hingga Papua, itu beraneka ragam kondisinya. Ada yang tidak terkoneksi dengan internet,” ujarnya.
Dengan itu, PP Muhammadiyah memberi masukan. Survey Lingkungan Belajar harus dicabut, lebih baik fokus pada aspek kondisi lingkungan di sekolah daripada menghamburkan label program.
Lembaga pendidikan lain seperti P2G dan Komunitas Sekolah juga sepakat atas inti masukan dari PP Muhammadiyah, yakni pembatalan Assesmen Nasional. Begitu banyak masalah-masalah lain yang perlu difokuskan misalnya, pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir dan masih perlu dibenahi.
Anggota Dapil Jawa Barat V, Fahmy Alaydroes turut memberikan tanggapan terkait masukan yang telah di tuturkan oleh empat lembaga tersebut. Menurutnya, perlu sikap serius untuk terus mengawal kebijakan pendidikan nasional bangsa yang saat ini cukup ‘gaduh’.
“Penting kita melakukan pencermatan, karena kebijakan pendidikan ini akan berdampak luas. Ketika rumusan kebijakan ini di implementasi di lapangan, ini akan memberikan dampak luar biasa, dampak luas dan massif,” tukasnya.
Anggota Dapil Sumatera Selatan I, Mustafa Kamal turut menanggapi masukan-masukan yang diberikan. Menurutnya, terobosan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terlihat asing di dunia pendidikan dan kurang membumi.
“Khususnya tentang Assesmen ini, memang betul sangat tidak kondusif pada situasi yang kita memerlukan konsentrasi penuh pada penanganan Covid,” tuturnya.
Anggota Dapil Jawa Barat I, Ledia Hanifa juga memberikan respond terkait Assesmen Nasional. Menurutnya, permasalahan yang ada dalam Survey Lingkungan Belajar ini cenderung sektoral.
“Nampaknya memang perlu kita bersama kawal berkaitan dengan sejumlah isu ini, jangan sampai kita disibukan oleh isu yang mereka lempar,” pungkasnya.