Jakarta (12/07) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin menolak keras kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengizinkan Kimia Farma untuk menjual vaksin untuk individu dalam skema vaksin gotong royong. Padahal prinsip vaksinasi adalah gratis tanpa dipungut biaya.

“Hal ini tidak pernah dibicarakan di Komisi IX yang ada adalah Vaksin di beli perusahaan. Dan Perusahaan yang meng-gratiskan ke Karyawannya, Jangan karena alasan darurat, jadi DPR tidak mendapat penjelasan kebijakan tersebut. Banyak konstituen kami menanyakan soal vaksinasi berbayar ini” Tutur Alifudin saat diwawancarai, (11/07/2021).

Politisi PKS ini sangat menyayangkan langkah pemerintah, karena vaksinasi gotong royong individual ini bisa menjadi komersialisasi vaksin kepada masyarakat, dan ini akan menghambat program yg sudah dirancang bersama

Baca juga: Vaksin Berbayar, Aleg PKS: Pemerintah Inkonsisten dalam Regulasi

“Semua dikomersialisasi, rakyat sedang susah, jangan ditambah susah. Saya alifudin tidak setuju dengan vaksinasi berbayar ini” tambah alifudin.

Program vaksinasi nasional ini memiliki tujuan agar tercapainya Herd Immunity, namun Alifudin tidak setuju kebijakan ini diterapkan, dan pemerintah harus segera mendistribusikan vaksin gratis agar pemerataan vaksin tercapai

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno Putro, mengatakan pelayanan Program Vaksinasi Gotong Royong Individu sudah bisa diakses di 8 jaringan Klinik Kimia Farma.

Harga vaksin Covid-19 yang dijual Kimia Farma ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Vaksin covid-19 yang dijual Kimia Farma akan dilayani mulai 12 Juli 2021.