Jakarta (02/07) — Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Alifudin mendukung penuh pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah guna menekan tingginya kasus Covid 19 di Indonesia karena masih sedikit masyarakat yang melakukan vaksinasi.

“Kondisi sangat berbeda yang mana negara lain sudah melakukan vaksinasi besar besaran, sementara kita masih sangat sedikit dari jumlah yang ditargetkan yaitu 181,5 juta penduduk. tentu saja hal ini sangat jauh, mengapa bisa ada sepak bola, mereka tidak mengenakan masker, karena situasinya sudah sama sama kuat, sudah herd immunity, sementara kita belum,” pungkas Alifudin dalam acara PKS Legislative Corner, Jumat (2/7).

Anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mengikuti informasi resmi dari pemerintah sehingga dapat terhindar dari berita yang menyesatkan.

“Jadi untuk itu kita mengajak masyarakat Indonesia untuk mengikuti informasi informasi yang resmi dari pemerintah dan warga PKS, baik dari pimpinan PKS maupun anggota DPR RI nya dari dapil masing masing. Karena penjelasan penjelasan resmi ini sangat penting untuk terhindar dari informasi menyesatkan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak mau divaksin,” kata Alifudin.

Alifudin menyampaikan bahwa alasan dilakukannya PPKM Darurat oleh pemerintah karena kondisi di Indonesia sudah memasuki situasi darurat dan berbagai elemen masyarakat sudah terkena dampak dari pandemi Covid 19.

“Sejak mulai Covid 19 di bulan Maret, Anggota Komisi IX dari PKS kita menghendaki lockdown murni, tapi memang kalau kita benar benar mengikuti Undang Undang karantina, memang beban pemerintah sangat berat sehingga itu tidak dilakukan. Sekarang istilah PPKM Darurat karena kondisinya darurat sekali, jadi seluruh masyarakat dari elemen manapun sudah terkena, khususnya di Jawa dan Bali. Makanya pemerintah berdasarkan masukan dari pemerintah daerah masing masing, khusus pulau Jawa dan Bali diadakan PPKM Darurat,” tutur Alifudin.

Alifuddin mendukung penuh pelaksanaan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah dan menyatakan bahwa PPKM bertujuan untuk kebaikan bersama. Alifudin pun berpesan agar pemerintah tetap memperhatikan nasib para buruh harian.

“Ini menyangkut pada kemaslahatan bersama ya kita ikutilah kepada ahlinya, ada pakar juga, pakar kedokterannya. Jadi kesimpulannya kami sangat setuju PPKM ini dilakukan, namun demikian perlu dipikirkan buruh buruh harian bisa tertanggulangi jangan sampai tidak diperhatikan.” pinta Alifudin.

Alifudin berharap para pengusaha tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi perlu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Alifudin juga menambahkan bahwa pemerintah dengan keterbatasan uang yang ada akan semampunya membantu

“Dalam situasi seperti ini, bagaimana perusahaan itu bisa mensejahterakan, karyawan, buruh dan pegawai nya, namun pemerintah dengan keterbatasan uang yang ada, di usahakan semampunya bisa membantu. dan rakyat pun harus paham juga dengan kondisi keuangan negara ini. otomatis dengan aktivitas ekonomi menurun, pendapatan negara menurun. tapi memang ini kewajiban negara untuk melindungi warganya dalam hal kesehatan,” ujar Alifudin.

Alifudin berpesan bahwa pelaksanaan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah perlu dilakukan secara konsisten dan jangan sampai menyusahkan rakyat kecil. oleh karena itu perlu dilakukan bantuan sosial kepada masyarakat

“Kita harapkan ini benar benar konsisten, perdagangan juga perlu diawasi, cuma itu yang kami pikirkan, jangan sampai menyusahkan rakyat kecil. Disitulah kita perlu memberikan bantuan bantuan sosial kepada masyarakat,” pesan Alifudin.