Jakarta (10/06) — Anggota Komisi V Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak relevan, sebab saat ini APBN negara menurun serta makro mikro Indonesia melemah.
Hal tersebut disampaikan Suryadi dalam acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI dengan Tema ‘Ekonomi Belum Pulih, Relevankah Pemindahan Ibu Kota?’, pada Rabu, (09/06/2021).
“Membahas dari perspektif DPR dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, baik dalam proses legislasi anggaran dan juga kebijakan strategis lainnya kami ingin menyampaikan dua hal, pertama kerangka umum pengambilan kebijakan stategis, begitupun kebijakan publik mengelola negara tidak lepas dari dua hal yaitu prosedur, dan subtansinya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena mengelola negara ini harus legal selain itu subtansinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan” Ucap Suryadi.
Anggota Komisi V DPR RI ini menambahkan karena menyangkut ibu kota suatu yang stategis dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, ini bukan saha agenda pemerintah tetapi agenda negara karena judulnya adalah ibu kota negara, maka seharusnya tidak hanya bicara legalitas tetapi juga legitimasi, Ibu Kita kita mempunyai historis dengan berbagai kenangan masa-masa perjuangan, Jakarta ini menjadi simbol Ibu kota, kita harus bicarakan kepada tokoh-tokoh nusantara seperti sultan dan keraton.
“Subtansi pemilihan ibu kota dilihat dari aspek Mikro Ibu Kota kita saat ini, muncul pertanyaan apa masalah DKI saat ini sehingga kita harus pindah, dengan harapan begitu sampai pemerintah membuat kebijakan Pemindahan Ibu Kota ini menjadi solusi masalah ekonomi secara keseluruhan”
Suryadi melanjutkan Aspek nasional punya masalah kesenjangan, apakah masalah memindahkan ibu kota bisa menjadi beban baru, ini yang harus kita dalami. Jakarta sudah dirancang dengan pertahanan, jika pindah harus dikaji, belum lagi daya dukung lingkungan Aspek Geologi di Ibu Kota seharusnya ini hal yang perlu kita lihat, oleh karena itu saya sangat mendukung dan apresiasi kalau diskusi ini kita bahas dari berbagai Aspek problem Ekonomi yang sedang dihadapi baik dari pemerintah, DPR, pengamat ekonomi sepakat kalau kita ambil tema dari ekonomi kita ini belum pulih.
“Sebelum pandemi pun ekonomi masih melambat misal dari hutang kita 6400T lebih bahkan BUMN mencapai 52.8M US,dan beban apbn penurunan dari 2021 menuju 2022. tentunya masalah-masalah ekonomi ini kita harap bisa terselesaikan, asumsi dengan berbagai kajian yang dilakukan pemindahan ibu kota ini bukan solusi, melainkan menjadi beban, beban untuk apbn karna dibutuhkan anggran 480T, belum lagi implikasinya, begitu beban untuk pemerintah dan pihak terkait” Tutur Suryadi
Baca juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI: Lebih Baik Dibatalkan
Sebagai penutup Suryadi menyimpulkan Inilah kerugian-kerugian yang belum dihitung, Jakarta ini sebagai ibu kota negara dan pusat perkenomian, dan sektor-sektor lainnya, ada beberapa sektor yang tidak bisa disebarkan, ibu kota kita pindah yang dapat manfaat hanya satu daerah.
“Saya kira opsi-opsi ini harus dibuka oleh pemerintah sehingga melalui tahapan-tahapan legislitas, legitimasi, maupun kajian-kajian kondisi mikro makro aspek ekonomi Indonesia bisa pulih, begitupun beberapa hal yang perlu kita soroti kedepan, selalu mengkaji dan mendalami terkait isu-isu stategis ibu kota negara ini didasari dengan pertimbangan yang legal limit dan juga secara subtansi menjadi solusi dari problem ekonomi,” pungkas SJP mengakhiri.