Jakarta (09/06) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menjadi salah satu pemateri dalam Focus Group Discussion (FGD) daring dengan tema “Ekonomi Belum Pulih: Masih Relevankah Pemindahan Ibukota Negara?” yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI bersama lima pemateri lainnya, Jakarta, Rabu (09/06).
Adanya wacana yang digaungkan oleh pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentunya memantik berbagai pandangan dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Ledia menegaskan bahwa sudah saatnya untuk mulai mendiskusikan dan membahas wacana ini dengan lebih mendalam, kritis dan konstruktif sebagai bentuk partisipasi politik aktif dan bagian dari stakeholder negara.
Mengawali pemaparannya, Ledia menjelaskan bahwa wacana ini merupakan suatu isu strategis nasional yang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam dari banyak aspek.
“Sebagai bentuk partisipasi politik aktif dan bagian dari negara, kita harus mulai mendiskusikan dan mengkaji wacana ini secara lebih mendalam, kritis, komperhensif dan konstruktif untuk dapat melihat relevansi pemindahan ibu kota ini dalam keadaan kondisi negara yang sedang terpuruk, terlebih jika melihat implikasi dan kompleksitasnya yang sangat rumit mulai dari sumber dan skema pembiayaan dan juga legalitasnya yang masih belum jelas serta aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, lingkungan dan sosial.” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI ini lantas menyatakan ada beberapa pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh pemerintah terkait isu ini yakni mengenai alasan mendasar, skema pembiayaan, dan transparansi kebijakan.
“Ada beberapa pertanyaan yang patut kita pertanyakan terkait relevansi wacana ini dalam kondisi negara yang tidak stabil seperti sekarang, pertama adalah mengenai alasan mendasar, rasional dan objektif dari politik kebijakan pemindahan ibu kota negara, jadi kita harapkan ada penjelasan yang bisa kita refleksikan pada tantangan kebangsaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah mengenai sumber dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara di tengah pandemi saat ini dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, defisit APBN dan hutang yang semakin membengkak. Ketiga mempertanyakan tentang transparansi dari kebijakan ini dikarenakan kita melihat bahwasannya ini terkesan sangat sentralistik dan miskin diskusi serta partisipasi publik secara luas, padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak” papar Ledia.
Baca juga: Aleg PKS : Pindah Ibu Kota Tak Relevan Sebab APBN Negara terus Menurun
Terakhir, Ledia mengingatkan bahwa Fraksi PKS tidak menghendaki adanya kebijakan yang akan memperburuk kondisi negara yang sedang berjuang melawan pandemi dan keterpurukan ekonomi. Fraksi PKS juga tidak menghendaki adanya kebijakan yang sentralistik, tidak transparan, berbiaya tinggi, serta tidak realistis, sehingga dengan mengacu pada pertimbangan itu semua rencana pemindahan ibukota ini menurut Fraksi PKS lebih baik dibatalkan.