Jakarta (09/06) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo, mengkritisi peningkatan hutang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tahun 2022 yang mencapai Rp 8,2 Triliun yang terdiri dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rp7 Triliun untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sigit yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan peningkatan hutang Kemenhub harus dilakukan secara hati-hati dan hanya untuk belanja produktif.

“Ada peningkatan hutang di Kemenhub di tahun 2022. Jika tahun 2021 jumlah pinjaman luar negeri Kemenhub hanya Rp807 miliar, tahun 2022 meningkat menjadi Rp1, 2 Triliun. Ini akan jadi beban APBN dikemudian hari jika tidak dikelola dengan baik, ” Kata Sigit.

Selain PLN, hutang melalui SBSN juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika tahun 2021 SBSN Kemenhub sebesar Rp5, 66 Triliun, tahun 2022 melonjak menjadi Rp7 Triliun.

Meningkatnya jumlah hutang Kemenhub, kata Sigit, harus diwaspadai terlebih melihat realisasi serapan pinjaman Kemenhub selama ini yang cenderung rendah. Jika tidak dikelola dengan baik, hutang tersebut akan menjadi beban dikemudian hari.

“Berkaca dari serapan anggaran tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran pinjaman termasuk yang rendah. Tahun 2020, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran karena sejumlah proyek yang dibiayai SBSN. Tahun 2021 ini, serapan hingga Juni juga masih rendah kisaran 29% karena ada tambahan PLN yang belum terserap. Kalau tidak dikelola dengan baik dan tidak terserap, hutang ini akan jadi beban. Apalagi kalau untuk membiayai proyek yang tidak produktif. Jadi, Kemenhub harus extra hati-hati dalam mengelola hutangnya.” Kata Sigit.

Hutang baik melalui PLN maupun SBSN, kata Sigit, lazim dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran khususnya dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Namun, kata Sigit, seharusnya pemerintah tidak selalu bertopang pada hutang untuk menutupi defisit. Pemerintah seharusnya mendorong pendanaan kreatif non APBN dan meningkatkan pendapatan PNBP-nya.

“Seharusnya kalau PNBP nya tinggi, baglock anggaran bisa ditutupi sebagian dari PNBP. Tapi, sudah beberapa tahun ini pendapatan PNBP meleset dari target. Sementara pemerintah sangat berambisi membangun infrastruktur tapi uangnya tidak ada. Akhirnya proyek tertunda dan tidak bisa dimanfaatkan karena belum selesai. Hal-hal seperti ini yang harus dibenahi,” Kata Sigit.