Jakarta (08/06) — Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam berharap Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor bisa terus bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan UMKM yang ada di Kota Bogor.
“Intinya bagaimana Bank Indonesia bisa mendukung pemulihan ekonomi di Kota Bogor, khususnya ekonomi terkait dengan UMKM,” ucap Ecky saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kota Bogor, Jum’at (4/6/2021).
Ia menyampaikan, ada beberapa hal yang mendapat dukungan dari Bank Indonesia melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), diantaranya yaitu urban farming yang melibatkan ibu-ibu dan komunitas, kemudian juga pondok pesantren yang memberikan green house, usaha wirausaha bagi para pemula. Selain itu yang paling penting juga adalah Bank Indonesia memfasilitasi beberapa hal, seperti digitalisasi usaha-usaha, akses permodalan, dan bimbingan teknis untuk meng-update para UMKM tersebut.
“Langkah konkret yang dilakukan Komisi XI terkait hal itu adalah dengan mendukung agar bagaimana Bank Indonesia bisa secara perundang-undangan mendapatkan tugas-tugas yang bersifat sektor riil. Tentu dengan segala keterbatasannya, agar ada landasan hukum bagi BI untuk bisa memberikan support kepada sektor riil,” ujarnya.
Ecky menambahkan, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya sektor fiskal dan sektor moneter, dirinya juga mendorong kebijakan fiskal dan moneter yang lebih memberikan support afirmasi kepada UMKM, termasuk didalamnya kredit usaha mikro, dan juga kredit-kredit ultra mikro melalui fasilitas dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Kemudian melalui PT SMI dan juga melalui PT dari beberapa konsorsium, seperti penanaman modal mandiri dan sebagainya, Kota Bogor ini kami perjuangkan untuk mendapatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp30 miliar berupa soft loan yang akan digunakan untuk rehabilitasi kawasan perdagangan dan Wisata Chinatown di Suryakencana, yang mungkin prosesnya tahun ini dan tahun depan bisa selesai,” terangnya.
Terkait program PEN Ecky menyatakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor, antara lain yakni masalah koordinasi, masalah data, dan masalah maping. Karena masalah UMKM ini ternyata masih dikelola atau dipangku oleh beberapa dinas. Ada tiga dinas yang terlibat di kota Bogor, dan juga di pemerintah pusat ada beberapa kementerian yang terlibat. Sehingga langkah tepatnya adalah bagaimana agar UMKM ini bisa dikelola di bawah satu badan tertentu atau satu dinas tertentu saja di Kota Bogor.
“Tadi disampaikan oleh Wali Kota Bogor bahwa kondisi seperti ini, di mana UMKM itu dipegang oleh Kementerian Pariwisata, Dinas Perdagangan dan dinas lainnya membuat koordinasi dan kolaborasi menjadi ada hambatan. Mudah-mudahan kedepan dalam kontek struktur pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat ada yang khusus untuk menangani UMKM ini sehingga betul-betul terukur dan perkembangannya bisa lebih optimal,” tutup Ecky.